WASHINGTON, KOMPAS.TV - Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Jake Sullivan, melakukan perjalanan ke Arab Saudi pada Senin (27/9/2021) untuk bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Selain bertemu Putra Mahkota Arab Saudi, yang sering disebut dengan inisial MBS ini, Sullivan diperkirakan juga akan bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Khalid bin Salman, yang merupakan saudara laki-laki putra mahkota.
Sebelumnya, Gedung Putih diketahui menjaga jarak dengan MBS, setelah adanya publikasi pada Februari lalu. Publikasi itu menunjukkan laporan CIA yang menunjukkan MBS kemungkinan menyetujui pembunuhan kolumnis Washington Post dan kritikus asal Arab Saudi, Jamal Khashoggi.
Khashoggi kemudia dibunuh dalam operasi tahun 2018 di konsulat kerajaan Arab Saudi di Istanbul, Turki.
Baca Juga: Politisi AS Minta Biden Beri Hukuman kepada Putra Mahkota Arab Saudi atas Pembunuhan Khashoggi
“Tetapi Gedung Putih telah memutuskan bahwa mengakhiri konflik yang mungkin paling kompleks di dunia tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan pejabat paling senior Saudi secara langsung,” kata seorang pejabat senior pemerintah AS, seperti dikutip dari The Associated Press.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Emily Horne mengatakan, selain kunjungan ke Arab Saudi, Sullivan juga akan melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab (UEA), yang merupakan sekutu Saudi dalam perang.
Baca Juga: Arab Saudi Halau Serangan Tiga Rudal Balistik, Sebut Kelompok Houthi sebagai Dalangnya
Kunjungan Sullivan ke Arab Saudi ini dilakukan pada saat situasi di Yaman, negara termiskin di dunia Arab, semakin memburuk.
Pertempuran telah meningkat di kota utama Marib, ketika pemberontak yang didukung Iran berusaha untuk menggulingkan pemerintah yang didukung Saudi dari kota kaya minyak di utara negara itu.
Kunjungan Sullivan ke Arab Saudi juga dilakukan saat pemerintah AS sedang mencari cara untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dengan Iran.
Saudi dan UEA dengan keras menentang kembali ke kesepakatan dengan Iran yang awalnya di tengahi pada 2015 oleh pemerintahan Obama dan kemudian dibatalkan oleh Trump pada tahun 2018.
Sumber : Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.