Puan: Pemerintah Harus Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Akhir Tahun

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 jelang liburan akhir tahun 2021 mendatang.

Oleh sebab itu, proses vaksinasi harus dikebut untuk meminimalisir jumlah korban meninggal akibat terpapar virus corona. 

“Sebentar lagi juga akan ada perayaan Tahun Baru, Natal. Pengalaman kita di acara hari raya besar, meski sudah ada pembatasan mobilitas, tetap saja terjadi arus warga yang signifikan. Akibatnya terjadi lonjakan kasus,” kata Puan di Jakarta, Jumat (24/9/2021).

Baca Juga: Pakar: Jangan Izinkan Anak Masuk Sekolah, Apabila di Rumah Ada yang Sakit dengan Gejala Covid-19

Menurut dia, vaksinasi harus terus digenjot di samping penerapan protokol kesehatan yang tidak boleh kendor.

“Kita tahu, wilayah ini (Jabodetabek) paling tinggi mobilitas penduduknya, apalagi dengan mulai dibukanya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat,” kata Puan.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyebut bahwa percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi perlu dilakukan.

Hal itu mengingat berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satgas Penanganan Covid-19, salah satu sumber besar penularan Corona diakibatkan oleh mobilitas penduduk.

“Karena itu, percepatan vaksin untuk wilayah ini harus terus digenjot sebagai antisipasi dari sisi hulu,” tegasnya.

Mantan Menko PMK ini meminta semua pihak mewaspadai potensi terjadinya gelombang ketiga Covid-19 akibat libur akhir tahun.

Puan menyebut, jangan sampai terulang lagi lonjakan kasus Corona seperti Juni-Agustus lalu.

“Maka sebelum bulan Desember, Jabodetabek sebagai wilayah yang mobilitas penduduknya sangat tinggi, harus sudah mencapai kekebalan komunal,” katanya.

Baca Juga: Ada Klaster Covid-19 di Sekolah, Nadiem: PTM Terbatas Harus Jalan

Dalam percepatan vaksinasi, kata dia, pemerintah daerah bisa bersinergi dengan pihak swasta.

Ia mengaku akan membantu dengan mendorong lewat fungsi yang melekat pada DPR. 

“Tidak mungkin pemerintah pusat saja yang melakukan. TNI/Polri sudah melakukan segala sesuatunya, tapi kalau tidak ada sinergi semua pihak maka percepatan vaksinasi tidak akan tercapai,” sebutnya.