PBNU akan Gelar Munas dan Konbes NU 2021 di Jakarta dengan Prokes Ketat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan akan menggelar Musyawarah Besar dan Konferensi Besar (Munas-Konbes) pada tanggal 25-26 September besok secara luring di Hotel Grand Sahid Jakarta. Forum ini adalah forum musyawarah tertinggi kedua setelah Muktamar dan menghadirkan para alim ulama dan warga Nahdliyin di seluruh penjuru dunia.

“Munas dan Konbes NU akan digelar pada tanggal 25-26 September 2021 akan digelar di Jakarta. Kali ini tentunya lebih sedikit dibanding Munas-Konbes di tahun-tahun sebelumnya. Kali ini cuma datang 250 pengurus dan warga Nahdliyin. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat,” tutur KH Ahmad Ishomuddin, ketua dewan pengarah Munas-Konbes NU 2021 dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Kamis (23/9/12).

Dalam pertemuan para alim ulama ini, PBNU akan membahas banyak hal. Namun, menurut Gus Ishom, mayoritas tentang masalah negara dan bangsa terkini. Mulai dari urusan keumatan seperti dakwah digital (Waqi'iyah), isu tematik (Maudzuiyah), maupun masalah-masalah hukum (Qanuniyah) terkini. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Juri Ardiantoro, ketua pelaksana Munas-Konbes NU. Ia menyatakan, forum ini tentu berbeda dengan perhelatan akbar Munas-Konbes NU di tahun-tahun sebelumnya.  

“Tahun ini berbeda dari biasanya. Sebagai forum musyawarah tertinggi kedua setelah muktamar, selalu dihadiri secara besar-besaran. Sekarang akan sangat dibatasi," ujarnya.

Munas-Konbes NU, menurut Juri, begitu istimewa. Lantaran, ini merupakan forum terakhir para ulama untuk memutuskan kapan muktamar dilakukan. Muktamar adalah forum tertinggi NU untuk memilih ketua tanfidziyah (ketua umum) maupun Syuriah.

“Kali ini strategis, karena ini Munas-Konbes terakhir sebelum muktamar. Dari sini juga akan diputuskan, kapan nanti waktunya akan digelar muktamar, puncak musyawarah alim ulama NU,” tutupnya.

Menurut Ensiklopedia NU, Munas Alim Ulama mengundang tokoh-tokoh alim ulama Ahlussunnah wal Jama’ah dari dalam maupun dari luar pengurus NU, terutama tokoh pengasuh pesantren, dan dapat pula mengundang tenaga ahli yang diperlukan. Sementara berdasar hasil keputusannya, munas tidak dapat mengubah AD/ART, keputusan muktamar, dan tidak mengadakan pemilihan pengurus.