China Hentikan Pendanaan PLTU, Peneliti: Lonceng Kematian Industri Energi Kotor Batubara

JAKARTA, KOMPAS.TV – Janji Presiden China Xi Jinping untuk menghentikan pendanaan bagi pembangunan PLTU berbahan bakar batubara menjadi angin segar bagi masa depan Bumi. Namun, langkah tersebut harus dipastikan benar-benar terealisasi.

Peneliti Tren Asia Andri Prasetiyo mengungkapkan, komitmen iklim terbaru dari China adalah lonceng kematian bagi industri energi kotor batubara. Mereka merupakan pihak yang paling berpengaruh terhadap pembangunan PLTU batubara di Indonesia.

Oleh karena itu, menurut Andri, jika China betul-betul serius atas komitmen penghentian pembangunan PLTU untuk mencegah laju krisis iklim, mereka harus segera memulai langkah nyata dengan menarik keterlibatan mereka di proyek-proyek pembangunan PLTU di Indonesia secara menyeluruh.

Apresiasi juga diutarakan oleh Direktur Eksekutif Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Pius Ginting.

Ia mengharapkan Pemerintah Indonesia merespons dengan mengubah rencana pembangkit di Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Baca Juga: China Tak Lagi Danai PLTU Batubara, Bagaimana Nasib Indonesia?

Selain itu, menurutnya, membangun PLTU sekarang menjadi tidak realistis karena tidak ada lagi negara yang mendanai. “Pemerintah perlu mengumumkan PLTU mana saja yang akan batal dengan kebijakan China ini agar ruang yang kosong diisi oleh energi terbarukan,” katanya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Dwi Kawung. Dia mengatakan, komitmen China harus dibuktikan di lapangan.

Misalnya dengan tidak adanya pembiayaan lagi dari China untuk pembangunan pembangkit batubara di Indonesia, baik secara langsung maupun lewat lembaga pembiayaan lainnya.

”Penarikan China dari pendanaan PLTU batubara menunjukkan industri ini sudah mengalami senjakala. Karena itu, pembiayaan lokal dan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap industri PLTU batubara harus segera diakhiri,” kata Dwi.

Baca Juga: Militer China Akan Terus di Laut Natuna, Pakar: Pemerintah RI Harus Dorong Nelayan Eksploitasi ZEE