Jokowi Peringatkan Aparat Jangan Jadi Backing Mafia Tanah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan seluruh aparat keamanan agar tidak menjadi “backing” mafia tanah.

Peringatan Jokowi tersebut disampaikan dalam acara "Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria", Rabu (22/9/2021).

"Kepada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada, jangan sampai ada aparat penegak hukum yang 'mem-backingi' mafia tanah tersebut," ucapnya.

Presiden Jokowi juga meminta agar Polri menegakkan hukum secara tegas dan memperjuangkan hak masyarakat.

Selanjutnya, dia menyebut bahwa mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat merupakan komitmen negara.

"Saya tegaskan kembali komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada, mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, memastikan ketersediaan, dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat," kata Jokowi.

Baca Juga: Tak Ada Pengunduran, Presiden Jokowi Sepakat Pemilu April 2024

Dalam kegiatan tersebut, dia juga menegaskan bahwa pemerintah akan berkomitmen penuh untuk memberantas mafia-mafia tanah.

"Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor.

Sementara, kepada para penerima sertifikat tanah, Jokowi mengimbau agar mereka menjaga sertifikatnya dengan baik.

"Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak atau beralih fungsi atau dialihkan kepada orang lain, harus betul-betul dijaga," katanya.

Baca Juga: Presiden Jokowi akan Pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Ini Isu yang Dibawa Indonesia

Pemerintah, lanjut Jokowi, tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja tetapi juga telah memerintahkan kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyalurkan bantuan untuk para penerima sertifikat tanah.

Bantuan itu berupa bibit, pupuk, modal usaha, serta pelatihan-pelatihan agar manfaat reforma agraria menjadi lebih produktif.

"Bantuan berupa modal, bibit, pupuk, dan pelatihan-pelatihan agar tanah yang digarap oleh bapak ibu penerima manfaat reforma agraria lebih produktif. Sekali lagi agar tanah yang ada lebih produktif, memberi hasil untuk membantu kehidupan bapak isu sekalian," ucapnya.

Dalam kegiatan itu Jokowi menyerahkan sebanyak 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota.

Dari jumlah ratusan ribu sertifikat yang diserahkan tersebut, 5.512 sertifikat di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota yang menjadi prioritas tahun 2021.

"Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa karena sertifikat-sertifikat ini betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat. Ini adalah tanah yang fresh betul yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah telantar, dan pelepasan kawasan hutan," kata Jokowi.

Kegiatan itu juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, para pejabat terkait serta penerima sertifikat.