Kemenkumham Larang Petani Vanili Alor Jual Hasil Pertaniannya ke Sembarang Perusahaan

ALOR, KOMPAS.TV – Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur melarang petani vanili Alor untuk menjual hasil panen kepada perusahaan dari luar Alor yang tidak jelas asal-usulnya.

Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan akan merugikan para petani.

Kakanwil Kemenkumham NTT Marciana D Jone menilai proses merawat vanili tidak mudah sehingga wajar apabila dihargai dengan nilai yang mahal.

"Saya lihat sendiri dan mendengarkan curhatan petani soal bagaimana proses merawat vanili ini dan tentu saja wajar jika vanili ini mahal harganya. Bukan dengan harga Rp 250 ribu per kilo," katanya di Apui, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, Selasa (21/9/2021).

Hal itu ia sampaikan saat meninjau langsung kebun vanili milik salah seorang petani Vanili di Apui, untuk mendegar langsung keluhan dari para petani berkaitan dengan vanili Alor yang kini sudah mendapatkan Indikasi Geografis (IG) dari Kementerian Hukum dan HAM.

Penjualan dan penetapan harga vanili Alor tanpa melalui masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) yang mempunyai kewenangan adalah salah dan melanggar aturan yang tertulis di dalam sertifikat indikasi geografis.

Apalagi, berdasarkan laporan yang Marciana terima, beberapa perusahaan lebih memilih membeli vanili basah dibandingkan vanili kering lantaran harganya bisa lebih tinggi dari harga vanili basah.

Baca Juga: Wapres Sebut Pertanian Tulang Punggung Ekonomi Saat Pandemi, Kesejahteraan Petani Masih Jadi PR

"Hal ini melanggar aturan karena tidak sesuai dengan yang tertulis di sertifikat indikasi geografis yang sudah terdaftar di Kemenkumham," ujarnya.

Untuk itu, menurutnya, perlu dilakukan pembenahan, melihat saat ini harga vanili Alor ini sudah dikenal hingga keluar negeri.

“Kualitasnya bagus, sehingga jika ada yang menjual serta membelinya dengan kualitas masih basah otomatis hal itu masuk dalam penipuan konsumen,” ujarnya.

Ketua masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) vanili Kepulauan Alor Imanuel Langmau mengatakan bahwa memang selama ini jika ada perusahaan yang masuk harganya dipatok sendiri antara pemilik vanili dan pembeli.

Oleh karena itu, kehadiran tim dari Kemenkumham untuk memperbaiki tata cara penjualan ini diharapkan bisa mampu mengangkat perekonomian petani vanili di daerah itu.

"Apalagi jika ada pangsa pasar menuju ke Uni Eropa. MPIG sendiri juga akan membantu dengan mulai menyiapkan petani-petani agar lebih banyak menanam Vanili Alor jika sudah ada perhatian dari pemerintah," ujarnya.

Baca Juga: Ini Arahan Kakanwil Kemenkumham Sulsel Kepada Kalapas dan Karutan