PBB: Taliban Ingin Berpidato di Sidang Majelis Umum PBB

NEW YORK, KOMPAS.TV — Peralihan kekuasaan yang terjadi dalam pemeritahan Afghanistan membuat kebingungan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-76, mengenai siapa yang akan berbicara untuk mewakili negara tersebut.

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menerima komunikasi dari Duta Besar Afghanistan yang saat ini terakreditasi, Ghulam Isaczai, pada 15 September lalu.

Saat itu, PBB menerima daftar delegasi Afghanistan yang akan menjadi peserta dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-76.

Baca Juga: Khawatir Terjadi Perang Dingin, Sekjen PBB Peringatkan China dan AS

Lima hari kemudian, Guterres menerima komunikasi lain dengan kop surat Kementerian Luar Negeri Afghanistan yang ditandatangani oleh Ameer Khan Muttaqi sebagai Menteri Luar Negeri, yang meminta untuk berpartisipasi dalam acara yang sama.

Muttaqi mengatakan dalam surat itu bahwa mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah digulingkan pada 15 Agustus dan negara-negara di seluruh dunia tidak lagi mengakui dia sebagai presiden.

Oleh sebab itu, menurut Muttaqi, Dubes Isaczai tidak lagi mewakili Afghanistan.

Taliban mengatakan, pihaknya mencalonkan Duta Besar baru untuk PBB, yaitu Mohammad Suhail Shaheen. Shaheen merupakan juru bicara Taliban dalam negosiasi damai di Qatar.

Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa mereka telah mengetahui permintaan Taliban ini.

Salah satu pejabat mengatakan, komite akan berunding, namun tampaknya utusan Taliban tidak akan dapat berbicara di Majelis Umum pada sesi ini, setidaknya tidak dalam minggu para pemimpin tingkat tinggi.

Baca Juga: PBB Desak Pemimpin Dunia Tingkatkan Upaya Perangi Perubahan Iklim

Afghanistan dijadwalkan untuk memberikan pidato terakhir pada hari terakhir pertemuan tingkat tinggi pada 27 September. Belum diketahui siapa yang akan berbicara dalam sesi ini.

Seperti dikutip dari The Associated Press, Taliban mengatakan mereka menginginkan pengakuan internasional dan bantuan keuangan untuk membangun kembali negara yang dilanda perang itu.

Namun susunan pemerintahan baru Taliban menimbulkan dilema bagi PBB. Beberapa menteri sementara ternyata masuk dalam daftar hitam teroris internasional dan penyandang dana terorisme dalam daftar PBB.