PM Australia Tak Menyesal Batalkan Perjanjian Kapal Selam dengan Prancis: Demi Kepentingan Negara

CANBERRA, KOMPAS.TV - Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mengaku tak menyesali keputusannya membatalkan perjanjian kapal selam mdengan Prancis.

Namun, ia menegaskan bahwa hal itu dilakukannya demi kepentingan Australia.

Morrison sebelumnya membatalkan perjanjian senilai 90 miliar dolar AS atau setara Rp1,281 triliun, dengan Prancis demi membentuk aliansi baru dengan Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Tak ayal, hal tersebut membuat Prancis berang dan memanggil pulang duta besarnya dari Canberra dan Washington.

Baca Juga: Solidaritas untuk Pelajar Perempuan Afghanistan, Pelajar Pria Tolak Sekolah

Namun, Morrison menegaskan hal itu harus dilakukan demi kepentingan yang lebih besar bagi negaranya.

“Sangat dimengerti ketika hal itu terjadi pihak lain yang terlibat di kontrak menjadi kesal dan kecewa. Saya mengerti itu,” ujar Morrison, Minggu (19/8/2021) dikutip dari SBS.

“Tapi saya yakin masyarakat akan mengerti bahwa kepentingan nasional Australia menjadi yang terpenting. Menjadi yang harus didahulukan,” ujarnya.

Prancis dan Australia telah menandatangani kontrak kerja sama pada 2016 untuk pembuatan selusin kapal selam elektrik-diesel konvensional dan pengerjaannya telah dilakukan.

Tetapi Morrison mengatakan ia memiliki kekhawatiran yang dalam bahwa kapal selam Prancis tak cukup untuk melindungi kepentingan kedaulatan negaranya.

“Sebenatrnya ini masalahnya. Mengenai melindungi kepentingan kedaulatan Australia,” katanya.

“Tentu saja, ini merupakan kekecewaan besar untuk Pemerintah Prancis, dan semua yang bekerja untuk proyek ini, jadi saya bisa mengerti kekecewaan mereka,” kata Morrison.

Baca Juga: Merasa Dikadali Australia dalam Kesepakatan Pembelian Kapal Selam, Prancis Tarik Duta Besarnya

Australia membentuk Pakta Keamanan Khusus dengan AS dan Inggris, yang dilabeli Aukus.

Pakta ini akan membantu Australia membangun kapal selam bertenaga nuklir untuk pertama kalinya.

Selain itu pakta ini juga mencakup kerja sama terkait intelijensi buatan, teknologi kuantum dan siber.

Pakta tersebut terbentuk untuk menghadapiu China yang meningkatkan kekuatan militernya di Laut China Selatan, yang dekat dengan Australia.