Kaum Perempuan Afghanistan Berunjuk Rasa di Kabul Menyusul Penutupan Kementerian Urusan Perempuan

KABUL, KOMPAS.TV - Sekitar dua lusin aktivis perempuan menggelar unjuk rasa di luar gedung eks-Kementerian Perempuan Afghanistan pada hari Minggu (19/09/2021).

Gedung Kementerian Perempuan itu sendiri telah diganti Taliban yang berkuasa di Kabul, menjadi Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Maksiat.

Staf perempuan kementerian urusan perempuan mengatakan mereka mencoba untuk kembali bekerja di kementerian selama beberapa minggu sejak pengambilalihan Taliban bulan lalu, hanya untuk disuruh pulang.

Tanda di luar Kementerian Urusan Perempuan telah diganti dengan Kementerian Peningkatan Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan.

“Kementerian Perempuan harus diaktifkan kembali,” kata Baseera Tawana, salah satu pengunjuk rasa, , seperti dilansir Straits Times, Minggu (19/09/2021).

"Penghapusan perempuan berarti penghapusan manusia."

Ketika Taliban berkuasa dari 1996-2001, anak perempuan tidak diizinkan bersekolah dan perempuan dilarang bekerja dan bersekolah.

Baca Juga: Taliban Dirikan Kementerian Khutbah, Bimbingan, Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Maksiat

Selama periode itu, Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Maksiat dikenal sebagai polisi moral kelompok tersebut, menegakkan interpretasinya terhadap syariah yang mencakup aturan berpakaian yang ketat dan eksekusi serta cambuk di depan umum.

Protes itu terjadi sehari setelah beberapa siswi anak-anak kembali ke sekolah dasar dengan kelas yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, tetapi gadis-gadis yang lebih tua cemas karena belum adanya kejelasan tentang apakah dan kapan dapat melanjutkan sekolah mereka.

"Anda tidak dapat menekan suara perempuan Afghanistan dengan menjaga anak perempuan di rumah dan membatasi mereka, serta dengan tidak mengizinkan mereka pergi ke sekolah," kata pengunjuk rasa Taranum Sayeedi.

"Perempuan Afghanistan hari ini bukanlah perempuan 26 tahun yang lalu."

Pejabat Taliban mengatakan mereka tidak akan kembali ke kebijakan fundamentalis mereka, termasuk larangan anak perempuan menerima pendidikan.