Bakamla akan Sampaikan Konsep Strategi Atasi Polemik Perairan Natuna ke Kementerian Pertahanan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI Aan Kurnia menyebut pihaknya akan bertemu dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pekan depan terkait konsep strategi untuk atasi persoalan di Perairan Natuna Utara.

Kepala Bakamla menyatakan ada tiga konsep strategi yang akan disampaikan. Adapun konsep tersebut, kata Aan pernah disampaikan juga kepada Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam).

"Rencananya, hal serupa kembali akan kami sampaikan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pekan depan," kata Aan kepada Kompas TV, Minggu (19/9/2021).

Lebih lanjut Aan menyebutkan tiga konsep strategi tersebut, yaitu konsep strategi Nelayan Nasional Indonesia (NNI), perlu adanya keterlibatan pihak lain seperti akademisi dan ekonom terkait pemanfaatan landas kontinen, dan keterlibatan diplomasi.

Menurut Aan, konsep NNI ditawarkan untuk memperkuat nelayan di Perairan Natuna Utara dengan membekali bela negara.

"Jadi (Konsep NNI) bukan hanya sekedar nelayan yang hadir di sana, tapi nelayan yang sudah dibekali bela negara," kata Kepala Bakamla.

Baca Juga: Minim Alutsista untuk Amankan Laut Natuna Utara: Butuh 8 KRI, TNI AL Hanya Punya 5 Kapal Perang

Selain itu, nantinya nelayan akan ikut andil menjaga wilayah dengan memberi laporan. Adapun nelayan yang tergabung dalam NNI nantinya akan diberi gaji.

"Kalau perlu diberi semacam gaji. Dia tidak berpikir profit oriented, tapi dia hadir di daerah yang masih grey zone (zona abu-abu) sama seperti China, Vietnam, dll," lanjutnya.

Zona abu-abu, yakni ruang di antara perdamaian dan perang di mana aktor negara dan non-negara terlibat dalam kompetisi.