PDIP Tegaskan Tidak Ingin Presiden Tiga Periode

JAKARTA- KOMPAS.TV – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memang mengusulkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Namun usulan amandemen itu bukan bertujuan untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan pers, Sabtu (18/9/2021).

Hasto mengatakan usulan amandemen hanya menekankan soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan bukan masa jabatan presiden.

Baca Juga: Tegas!! Demokrat Tolak Amandemen UUD 1945 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi

Menurut Hasto  Baik PDIP maupun Presiden Jokowi taat konstitusi. Karena itu tidak ingin masa jabatan presiden menjadi tiga periode, maupun perpanjangan masa jabatan lebih dari 10 tahun.  

"PDI Perjuangan sejak awal taat pada konstitusi dan Pak Jokowi sudah menegaskan berulang kali. Karena ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya di Jabatan itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan konstitusi dengan Undang-undang dengan selurus-lurusnya. Sehingga tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan," kata Hasto.

Hasto menilai konstitusi negara sudah memuat seluruh landasan falsafah kehidupan berbangsa. Di dalamnya diatur tata pemerintahan yang baik agar seluruh sendi-sendi kehidupan di dalam mengelola negara tetap mengabdikan diri kepada kepentingan Tanah Air.

Baca Juga: Wacana Amandemen UUD 1945 Mencuat Usai PAN Merapat ke Istana

Hasto juga menyadari Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin yang merakyat, mampu bekerja dengan baik, berprestasi, dan visioner.

Namun, pekerjaan rumah PDIP bukan mengenai sosok, melainkan melanjutkan estafet pembangunan yang sudah ditinggalkan oleh Presiden Jokowi kelak.

PDIP, katanya, ingin meletakkan pembangunan yang dilakukan era Presiden Jokowi bisa menjadi haluan negara. 

PDIP juga mengesampingkan adanya pembahasan calon presiden di internal partai dengan maksud berkontribusi pada pemerintahan Presiden Jokowi di masa pandemi ini.

"Kita punya jejak sejarah pada abad ketujuh, yaitu pembangunan Candi Borobudur. Itu dibangun seratus tahun. Kami pun menginginkan pembangunan negara berkelanjutan. Kalau dulu bisa, mengapa sekarang tidak bisa. Sekarang karena kita tidak punya haluan, maka ganti kepemimpinan, berganti juga kebijakannya," tandas Hasto.