Siaga Tsunami Pacitan 28 Meter yang Diestimasikan Tiba 29 Menit, Ini Saran BMKG

PACITAN, KOMPAS.TV - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, bersiap dengan skenario terburuk terhadap potensi gempa dan tsunami setinggi 28 meter.

Pihak BMKG mengatakan, potensi gempa dan tsunami yang mengintai pesisir selatan Jawa itu bisa kapan saja terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia.

Dari itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, mengimbau kesiapan dan kewaspadaan masyarakat dan pemerintah untuk menghindari dan mengurangi risiko bencana gempa dan tsunami yang berpotensi menerjang selatan Jawa itu dalam 29 menit.

“Berdasarkan hasil penelitian, wilayah Pantai Pacitan memiliki potensi tsunami setinggi 28 meter dengan estimasi waktu tiba sekitar 29 menit. Adapun tinggi genangan di darat berkisar sekitar 15-16 meter dengan potensi jarak genangan mencapai 4 - 6 kilometer dari bibir pantai,” terang Dwikorita seperti dilansir dari laman resmi BMKG, Sabtu (18/9/2021).

Baca Juga: Pacitan Rawan Tsunami, Ini Evakuasi Mandiri yang Perlu Masyarakat Pahami

Sebelumnya dalam simulasi menghadapi potensi bencana, Dwikorita bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji melakukan verifikasi zona bahaya dan menyusuri jalur evakuasi bencana.

Dwikorita menyebutkan dengan skenario tersebut maka masyarakat yang berada di zona bahaya perlu berlatih rutin untuk melakukan langkah evakuasi mandiri bila mendapatkan Peringatan Dini Tsunami maksimum 5 menit setelah gempa terjadi.

Masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir pantai harus segera mengungsi ke dataran yang lebih tinggi jika merasakan goncangan gempa yang besar.

“Untuk masyarakat yang berada di pantai, tidak perlu menunggu perintah, aba-aba, atau sirine, segera lari karena waktu yang dimiliki hanya sekitar 29 menit, sedangkan jarak tempat yang aman yang lebih tinggi cukup jauh,” ujar dia.

Dwikorita mengatakan yang namanya skenario artinya masih bersifat potensi yang bisa saja terjadi atau bahkan tidak terjadi.

Namun demikian, masyarakat dan pemerintah daerah harus sudah siap dengan skenario terburuk tersebut.

Artinya, lanjut Dwikorita, jika masyarakat dan pemerintah daerah siap, maka jumlah korban jiwa maupun kerugian materi dapat diminimalkan.