Kapal China Sering Masuk Lautan RI, Wakil Ketua MPR: Infrastruktur Bakamla Harus Diperkuat

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah untuk memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam berbagai aspek. Salah satu yang terpenting adalah sektor infrastruktur, sehingga mampu membaca keberadaan kapal China dan Vietnam di lautan Indonesia. 

Hal itu menanggapi terkait fenomena perairan di Indonesia yang kerap dimasuki kapal dari negara lain, terutama dari Vietnam dan China.

Baca Juga: Indonesia dan Amerika Serikat Bangun Pusat Pelatihan Maritim Bakamla di Batam

"Penguatan Bakamla tidak boleh hanya terbatas pada aspek kelembagaan semata. Namun harus nyata terlihat pada dukungan anggaran, sarana, prasarana, dan peremajaan teknologi pendukung dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab keamanan laut," kata Syarief seperti dilansir dari Antara, Selasa (14/9/2021). 

Menurut dia, persoalan tersebut telah menjadi tantangan klasik yang dihadapi Indonesia dan sampai sekarang belum dapat ditangani optimal.

Politikus Partai Demokrat itu menilai ancaman kedaulatan Indonesia dan pencurian sumber daya kelautan masih sering terjadi sehingga dibutuhkan penguatan kelembagaan maritim dalam mengamankan wilayah laut Indonesia.

"Penguatan kelembagaan maritim tersebut harus nyata terlihat, tidak hanya berhenti menjadi wacana saja. Kasus pencurian hasil laut belum tertangani dengan optimal, ini murni 'political will' pemerintah untuk serius menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim," ujarnya.

Ia mengatakan, tidak terdeteksinya kapal dari Vietnam dan China memasuki wilayah lautan Indonesia menunjukkan teknologi militer Indonesia masih kalah maju dibandingkan negara tetangga.

"Padahal, potensi kelautan kita sungguh melimpah, data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperkirakan potensi perikanan tangkap laut Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat terbesar ke-3 di dunia setelah China dan Peru. Indonesia menyumbang 8 persen dari produksi dunia," katanya.

Indonesia kehilangan potensi pendapatan yang fantastis setiap tahunnya. Misalnya, data Indonesian Justice Intiative (IOJI) mengestimasi kerugian Indonesia dari praktik illegal fishing sebesar USD 4 miliar atau setara Rp56,13 triliun setiap tahun.

Baca Juga: 4 Bulan Ditahan karena Diduga Jual Beli BBM Ilegal, Kapal Tanker Iran dan China Dibebaskan Bakamla

Apabila, lanjut dia, pemerintah mampu mengoptimalkan sumber daya kelautan yang melimpah tersebut, maka Indonesia tidak perlu banyak berutang.

"Padahal langkahnya tidak rumit, yaitu memperkuat pengelolaan dan penjagaan kawasan maritim. Bakamla harus diberikan dukungan yang optimal untuk mampu menjaga sumber daya kelautan dari penjarahan oleh pihak asing atau berbagai praktik ilegal lainnya," kata dia.