Yasonna Diminta Mundur, Begini Reaksi DPR RI

JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota Komis III DPR-RI Fraksi PPP Arsul Sani menanggapi desakan dari masyarkat yang meminta Yasonna Laoly untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Menurutnya, dalam negara demokrasi, hal tersebut adalah biasa.

“Saya kira dalam hal demokrasi ya biasa saja kalau ada masyarakat yang menuntut seperti itu”, ungkap Arsul dalam sebuah video yang diterima Kompas TV (10/9).

Ia memastikan, DPR tidak meminta Yasonna Laoly untuk mundur dari jabatannya sebagai Menkumham.

“Jadi, posisi kami sebagai representasi, perwakilan dari masyarkat di Senayan saya kira itu tidak menjadi tuntutan kami”, pungkasnya.

Baca Juga: Menkumham Yasonna Laoly Jenguk Korban Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang

Sekjen PPP tersebut juga mempertanyakan apakah dengan mundurnya Yasonna akan dapat menyelesaikan masalah.

“Apakah kalau Pak Menterinya mundur, kemudian masalahnya terselesaikan? Kami lebih fokus pada, bagaimana Pak Menteri bisa menjanjikan kepada kita semua, termasuk kepada kami yang memiliki fungsi representasi di Senayan itu, agar kejadian semacam itu tidak terulang”, tambahnya.

Arsul menegaskan, DPR lebih fokus untuk meminta Kemenkumham untuk memperbaiki kondisi internalnya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

“Kami lebih memfokuskan, bagaiman Pak Menteri dan jajarannya itu memastikan, bahwa akan ada pembenahan, perbaikan, reformasi secara sistemik terkait dengan pemasyarakatan kita”, katanya.

Sebelumnya, sejumlah pihak meminta Yasonna untuk mundur dari jabatannya sebagai Menkumham pasca tragedi kebakaran Lapas Kelas I Tangerang pada Rabu (8/9), yang menewaskan 44 orang.