AS Komentari Status Daftar Hitam Anggota Kabinet Afghanistan, Taliban Beri Tanggapan Ini

KABUL, KOMPAS.TV - Taliban mengungkapkan keberatannya atas komentar Amerika Serikat terkait status daftar hitam beberapa anggota kabinet pemerintahan sementara Afghanistan.

Melalui sebuah pernyataan, Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan posisi yang diambil Washington yang meneruskan sanksi merupakan pelanggaran atas Kesepakatan Doha yang telah ditandatangani kedua belah pihak pada Februari 2020.

“Emirat Islam menilai posisi ini sebagai pelanggaran dari Kesepakatan Doha yang tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat maupun Afghanistan,” ujar Zabihullah seperti dikutip dari media lokal Afghanistan, Ariana News, Jumat (10/9/2021).

Taliban juga keberatan dengan komentar-komentar yang dikeluarkan AS terkait Sirajudin Haqqani yang ditunjuk sebagai menteri dalam negeri sementara Afghanistan.

Haqqani saat ini masih masuk dalam daftar hitam AS dan Washington memberi hadiah 10 juta dolar bagi yang memiliki informasi tentangnya.

Baca Juga: Ditangkap Taliban, Dua Wartawan Afghanistan Dipukuli Dalam Tahanan

“Keluarga dari Haqqani yang terhormat adalah bagian dari Emirat Islam dan tidak memiliki nama atau organisasi yang terpisah,” kata Zabihullah.

“Dalam Kesepakatan Doha, seluruh pejabat Emirat Islam tanpa terkecuali, menjadi bagian dalam interaksi dengan AS dan seharusnya dikeluarkan dari daftar hitam PBB dan AS, permintaan yang masih tetap valid,” ujarnya.

Taliban mengecam pernyataan AS dan negara-negara lain yang dipandang sebagai bentuk campur tangan atas urusan dalam negeri Afghanistan.

“Amerika dan negara-negara lain membuat pernyataan-pernyataan yang provokatif dan mencoba mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan, Emirat Islam mengecam dengan keras hal tersebut,” ujar Zabihullah.

“Pernyataan-pernyataan seperti itu oleh pejabat-pejabat AS adalah ulangan dari eksperimen-eksperimen masa lalu yang gagal, dan posisi-posisi seperti itu merugikan Amerika,” ucapnya.

“Kami mendorong kebijakan-kebijakan tidak tepat seperti itu segera dihentikan melalui hubungan diplomatik.”

Baca Juga: Taliban Izinkan 200 Warga AS Tinggalkan Afghanistan dengan Pesawat Sewaan