JAKARTA, KOMPAS.TV - Dua kelompok masyarakat yang menyebut diri mereka sebagai Forum Masyarakat untuk Keadilan (Formula) dan Gerakan Rakyat Peduli Bangsa (GRPB) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/9/2021) siang.
Unjuk rasa yang dihadiri puluhan orang ini mendukung interpelasi yang diajukan fraksi PDI-Perjuangan dan PSI DPRD DKI Jakarta terkait gelaran Formula E.
Perwakilan dari Formula, Neti Manurung, mengatakan tidak ada urgensi sama sekali dari gelaran Formula E yang direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Juni 2022 mendatang.
"Formula E tidak ada urgensinya sama sekali untuk rakyat indonesia," kata Neti kepada wartawan, Senin.
Baca Juga: Karangan Bunga Dukungan Interpelasi Terus Berdatangan, Wagub DKI Hormati Perbedaan Pendapat
Sirkuit Formula E yang salah satunya direncanakan di Monas, menurut Neti, akan menghancurkan Monas.
"Sejak Monas diacak-acak untuk (menjadi sirkuit) Formula E tidak ada urgensi, satu, Monas adalah monumen nasional yang dari dulu kita jaga kelesetarianya, tiba-tiba hadir seorang Gubernur DKI Anies Baswedan yang merasa dia gubernur seperti presiden yabg bisa semena-mena menghancurkan Monas dia bikin Formula E," kata Neti.
Neti menambahkan, Formula E juga tidak relevan di mana saat ini kondisi masih di tengah pandemi Covid-19 di mana masyarakat sedang membutuhkan bantuan sosial.
"Tapi Anies Baswedan membuat anggaran 4,48 triliun untuk Formula E yang tidak ada urgensinya untuk negara kita Indonesia, juga DKI," katanya.
Menurut Neti, ajang Formula E akan menghamburkan uang rakyat. Ia maminta agar uang rakyat dikembalikan.
"Menghabiskan uang rakyat. Kami cuma minta satu, kembalikan uang rakyat dan adili Anies Baswedan dan antek-anteknya yang makan uang rakyat," kata Neti.
Baca Juga: PDIP Optimistis Interpelasi Anies Tak Kandas Meski 7 Fraksi Menolak
Diketahui, Fraksi PDIP dan PSI mengajukan hak interpelasi untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait dengan penyelenggaraan Formula E.
Pihak inisiator menjelaskan, gelaran Formula E memiliki potensi menyebabkan kerugian, bukan keuntungan.
Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, inisiator menganggap, sebaiknya uang tersebut dimanfaatkan untuk membantu masyarakat mengatasi pandemi.
Sebanyak tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta sepakat menolak pengajuan hak interpelasi. Ketujuh fraksi tersebut adalah Fraksi NasDem, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan PPP-PKB.
Baca Juga: Gerindra Buka-bukaan Soal Jamuan Makan Malam Anies dan Interpelasi Formula E
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.