Staf Presiden Sebut Mural yang Mengkritik Jokowi adalah Kekeliruan Praktik Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro menyatakan, mural yang mengkritik Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini mencerminkan kekeliruan praktik demokrasi.

Bila kritik dimaknai sebagai bagian demokrasi, menurut dia, tidak boleh mengabaikan elemen-lemen yang mendasarinya. 

Elemen yang dimaksud Juri adalah kepatuhan hukum, etika, dan estetika demi menjaga ketertiban sosial.

"Maraknya mural di fasilitas-fasilitas publik di beberapa kota yang sebagian diduga menyerang Presiden Joko Widodo mencerminkan bahwa ada kekeliruan mendasar dari persepsi dan praktik demokrasi dari para pembuatnya," kata Juri melalui keterangan, Jumat (3/9/2021).

Baca Juga: Keren! Pemkab Klungkung Ajak Warga Kelola Sampah Lewat Mural

Menurut Juri, mural-mural yang sengaja ditebarkan, yang baru-baru ini menyerang Presiden Jokowi Widodo, adalah cermin dari perbuatan yang justeru keluar dari ketiga unsur yang dia sebut di atas.

Alasannya, lanjut Juri, karena mural-mural itu menganggu ketertiban sosial dan kepatuhan hukum, minim nilai-nilai etika dan estetika.

Juri menegaskan, kritik harus mengandung semangat dan unsur-unsur yang membangun. Memberi solusi atas berbagai permasalahan yang menjadi objek kritikan.

"Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa dirinya terbuka akan berbagai masukan maupun kritik. Bahkan, tidak akan menempatkan para pengkritiknya sebagai musuh, termasuk para pembuat mural yang menyerang dirinya," kata Juri.

Kata dia, hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2021.

"Kepala Negara mengatakan bahwa kritik penting bagi bangsa dan negara," kata Juri.

Baca Juga: Ini Arti dan Sejarah “404: Not Found” yang Ada di Mural Jokowi

Terkait mengkritik pemerintahan, kata Juri, presiden menyampaikan terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi.

Jadi, tambahnya, membuat mural bukanlah sebuah masalah. Akan tetapi, penting diperhatikan apakah mural itu diperbolehkan digambar di tempat publik tersebut.

Selain itu, timpalnya, apakah mural tersebut tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, kemudian apakah kontennya tidak menyerang pribadi-pribadi orang secara sembarangan.

Juri mempersilakan masyarakat mengungkapkan dan berekspresi untuk membangun demokrasi yang penuh keadaban dan optimisme sebagai bangsa.

Dia mengajak semua pihak membangun demokrasi dengan kepatuhan hukum, etika, dan estetika demi ketertiban sosial.

Baca Juga: Geger Soal Mural Jokowi, Istana : Bisa Berujung Melawan Hukum,Kalau,...