Jokowi Tegaskan Tolak Amandemen UUD 1945 dan Perpanjangan Masa Jabatannya sebagai Presiden

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sekretaris jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor menyebut, Presiden Joko Widodo menolak amandemen UUD 1945 dan perpanjangan masa jabatannya sebagai Presiden RI.

Hal ini disampaikan Presiden saat menggelar pertemuan bersama 5 partai koalisi Jokowi - Ma'ruf  luar parlemen, di Istana Negara kemarin (1/9).

“Soal amandemen ini beliau menjawab, saya atau pemerintah tidak akan melakukan amandemen, baik terbuka maupun terbatas. Saya tidak mau disalahkan seolah-olah saya mau 3 periode, atau diperpanjang. Kalau saya yang mengajukan, ya repot. Kalau pihak MPR atau senayan sana mau mengajukan ya silahkan saja. Saya tidak terlibat hal ini,” ungkap Afriansyah saat diwawancara Kompas TV (2/9).

Baca Juga: Wacana Amandemen UUD 1945 Mencuat Usai PAN Merapat ke Istana

Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah partai koalisi di Istana Negara pada Rabu (1/9).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh petinggi dari PSI, Hanura, PKPI, PBB dan Perindo.

Seminggu sebelumnya, Jokowi juga menggelar pertemuan dengan partai koalisi pemerintah Jokowi JK di Istana Negara pada 25 Agustus 2021 lalu. 

Pertemuan tersebut membicarakan tentang penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.