MUI Desak Pemerintah Tagih Seluruh Utang dan Aset Obligor BLBI

JAKARTA, KOMPAS TV - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta ketegasan pemerintah dalam upayanya menagih seluruh utang dan aset dari seluruh obligor dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyambut baik atas recana pemerintah terhadap utang dan aset obligor itu. Sebab, selama 22 tahun ini pemerintah menanggung beban untuk membayar pokok dan bunga dari bantuan itu. Sehingga, keputusan dan tindakan ini tentu sangat tepat untuk diambil dan dilakukan pemerintah.

"Terlebih negara kita saat ini sedang menghadapi masalah berupa pandemi Covid-19 yang telah berdampak cukup besar terhadap kehidupan perekonomian nasional, dimana hutang kita dalam beberapa tahun terakhir ini tampak semakin meningkat bahkan sudah akan mencapai Rp7.000 trilliun," kata Anwar dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari Tribunnews, Minggu (29/8/2021).

Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Cara Pemerintah Tagih Dana BLBI Rumit dan Akan Berlarut-larut

Menurut dia, sikap tegas dan keras dari pemerintah terhadap para obligor BLBI ini tentu mutlak harus dilakukan dan ditegakkan.

MUI juga mendukung sikap Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan menagih kepada para penunggak dana BLBI tersebut.

"Penagihannya dilakukan hingga ke anak cucu mereka karena tidak mustahil ada usaha-usaha mereka itu yang diteruskan oleh para keturunannya," ujarnya.

Ia mengatakan, apabila ini bisa dilakukan secara serius oleh pemerintah, tentu usaha Indonesia untuk memulihkan perekonomian nasional jelas akan sangat terbantu. 

Baca Juga: Pemerintah Berburu Aset BLBI Rp 110,45 Triliun

"Sehingga kehidupan ekonomi dan perekonomian nasional akan bisa bergerak dan menggeliat kembali sesuai dengan yang diharapkan," kata dia.