3 Alasan Fraksi Golkar Tidak Ikut Interpelasi Anies Soal Formula E

JAKARTA, KOMPAS.TV – Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta tidak mengajukan hak interpelasi terkait ajang balap Formula E yang rencananya diadakan pada 2022.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menjelaskan alasan Fraksi Golkar tidak ikut mengajukan hak interpelasi.

Pertama Fraksi Golkar lebih memilih menjalankan agenda pemulihan ekonomi masyarakat Jakarta dibandingkan harus iktu mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kedua, Fraksi Golkar menilai hak interpelasi yang diajukan anggota DPRD lainnya hanya membuang waktu.

Baca Juga: Tolak Interpelasi, Gerindra Pilih Dialog dengan Anies Baswedan Soal Formula E

Ketiga, program Pemprov DKI untuk mengelar ajang balap Formula E sudah disetujui DPRD DKI Jakarta. Artinya program tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPRD secara kelembagaan. Namun karena pandemi Covid-19 program tersebut menjadi tertunda.

Menurut Basri jika ingin menanyakan progres program Formula E, DPRD tidak perlu repot untuk mengajukan hak interpelasi.

“Kita tidak layak untuk bertanya ke gubernur yang barangnya (program Formula E) sudah disetujui dan sahkan bersama. Kalau sekadar bertanya, kita panggil saja Dirut Jakpro atau kepala dinas olahraga yang tahu detail bagaimana proses Formula E,” ujar Basri, Sabtu (28/8/2021).

Basri menambahkan banyak agenda dewan yang belum terlaksana, dan ditunggu oleh masyarakat Jakarta.

Baca Juga: Soal Interpelasi Formula-E, Anies Baswedan: Kita Lagi Sibuk-sibuk Menangani Covid-19

Menurutnya daripada menggelar hak interpelasi, lebih baik kewajiban DPRD yang belum jalan dikerjakan bersama.

"Rakyat Jakarta sedang butuh pertolongan banyak. Proses ini (Interpelasi) akan mengganggu agenda wajib DPRD. Tiap tahun DKI Jakarta selalu menjadi provinsi yang paling terlambat menyelesaikan kewajibannya," ujar Basri.

“Warga Jakarta lebih menginginkan program yang menyentuh dalam membenahi ekonomi di situasi yang agak terpuruk,” imbuhnya.

Selain Fraksi Golkar, terdapat fraksi PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Gerindra, PKB, dan Fraksi PPP juga tidak ikut mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan.

Baca Juga: Wagub DKI Jakarta Optimistis Formula E 2022 Digelar Meski Interpelasi Digulirkan 33 Anggota DPRD

Dengan begitu, sebanyak 73 dari 106 anggota dewan DPRD DKI Jakarta tidak tidak ikut mengajukan hak interpelasi.

Sisanya 33 anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI tetap ngotot mengajukan hak interpelasi.