Junta Militer Myanmar Perluas Vaksinasi Covid-19 untuk Warga Rohingya

NAYPYIDAW, KOMPAS.TV - Junta Militer Myanmar akan menyediakan vaksin Covid-19 untuk minoritas Muslim Rohingya, dan memastikan tidak ada yang akan tertinggal dalam kampanye vaksinasi Covid-19 negara itu, seperti dilansir Antara, Jum'at (27/8/2021).

Juru bicara junta militer yang berkuasa Zaw Min Tun mengatakan pemerintahnya membuat kemajuan dalam upaya mengurangi kasus infeksi Covid-19 dan dalam meningkatkan angka vaksinasi.

Myanmar menargetkan setengah dari populasi Myanmar menjalani vaksinasi Covid-19 pada akhir tahun ini.

Vaksinasi akan mencakup orang-orang Rohingya di distrik Maungdaw dan Buthidaung yang berbatasan dengan Bangladesh, kata Zaw Min Tun.

Dia menyebut mereka sebagai "Bengali", istilah yang digunakan selama beberapa dekade di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha untuk menyebut warga Rohingya, sebuah kelompok yang dianggap banyak orang sebagai imigran yang tidak diinginkan dari negara tetangga Bangladesh.

"Mereka juga orang-orang kami. Kami tidak akan meninggalkan siapa pun," kata Zaw Min Tun pada konferensi pers reguler, Jumat, (27/08/2021)

Belum jelas apakah kampanye vaksinasi Covid-19 akan meluas ke Muslim Rohingya yang tinggal di kamp-kamp padat di Negara Bagian Rakhine dan apa kriteria kualifikasinya.

Baca Juga: Bangladesh Mulai Vaksinasi Covid-19 untuk Pengungsi Rohingya di Cox's Bazar

Myanmar melaporkan 2.635 kasus baru virus corona dan 113 kematian tambahan pada Kamis (26/08/2021), meskipun jumlah kasus harian dan kematian yang dilaporkan sudah mulai turun dari puncaknya pada bulan Juli.

Ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh selama operasi militer pada 2017, termasuk mereka yang tetap mengeluhkan diskriminasi dan perlakuan buruk di negara yang tidak mengakui mereka sebagai warga negara.

Masalah Rohingya sangat sensitif di Myanmar, di mana permusuhan terhadap Rohingya sangat dalam. Kelompok hak asasi internasional mengatakan ratusan ribu etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan harus berhak atas kewarganegaraan daripada didiskriminasi dan dicap sebagai imigran ilegal.

Seorang administrator yang ditunjuk junta militer pada awal bulan ini mengatakan mereka tidak ada rencana untuk memasukkan Rohingya di kamp-kamp dekat ibu kota Negara Bagian Sittwe.

Sedikitnya 700.000 warga etnis Rohingya melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh tahun 2017 selama operasi militer di bawah komando Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang sekarang menjadi perdana menteri dan penguasa junta militer Myanmar.

Penyelidik PBB mengatakan operasi itu dilakukan dengan "niat melakukan genosida". Tetapi, junta militer membantah tudingan PBB dan mengatakan tindakan itu ditujukan untuk melawan "teroris" Rohingya.