Pemberian Vaksin Booster ke Pejabat, Anggota Komisi IX: Sangat Mencederai Hati Rakyat

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengevaluasi distribusi vaksin booster atau vaksin ketiga.

Hal ini menanggapi adanya para pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang demi mendapatkan vaksin ketiga tersebut. 

"Kemenkes harus segera melakukan evaluasi terkait distribusi dan pelaksanaan vaksin booster di lapangan. Jangan salahgunakan wewenang yang membuat rakyat marah," kata Netty seperti dikutip dari Antara, Kamis (26/8/2021). 

Selain itu, ia meminta untuk semua pihak harus bisa menahan diri, karena masih banyak rakyat yang belum mendapat vaksin. Adanya pejabat yang mendapatkan vaksin booster tentu akan mencederai hati rakyat.

Baca Juga: BPOM Terbitkan Izin Darurat Vaksin Sputnik-V

"Rakyat masih banyak yang harus sabar menanti jatah vaksin reguler. Jadi, kasus penyalahgunaan vaksin booster seperti ini mencederai hati rakyat," kata Netty.

Menurut dia, proses vaksinasi masih belum berjalan baik atau memenuhi target, tapi kini malah ada pejabat publik yang sudah mendapatkan vaksin ketiga.

"Untuk dapat vaksin reguler, rakyat harus rela antre berjam-jam, sementara ada pihak yang tidak berhak malah sudah mendapatkan booster dengan cara mudah," ujarnya. 

Politikus PKS itu menilai pemberian vaksin booster itu tidak tepat sasaran, karena aturannya sudah jelas, pemberian vaksin ketiga hanya untuk para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19. 

"Vaksin booster disiapkan hanya untuk nakes yang sudah banyak berguguran dalam tugasnya. Jika ada pihak yang bukan nakes mengaku telah disuntik booster, itu namanya tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab," kata dia. 

Sejumlah pejabat diduga telah mendapat suntikan booster vaksin atau vaksin ketiga. Hal itu diketahui melalui obrolan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah pejabat saat kunjungan ke Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (24/8/2021).

Usai meninjau vaksinasi, Jokowi sempat berbincang dengan para pejabat yang mendampinginya.

Di antaranya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Baca Juga: Menteri Kesehatan: Harga Vaksin Booster Sekitar Rp 100.000

Dalam obrolan, ternyata Wali Kota Samarinda Andi Harun telah menerima vaksin booster (penguat) berupa vaksin Nusantara.

"Sudah 2 kali, plus booster vaksin Nusantara," katanya dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, dikutip dari TribunJabar.id, Selasa (24/8/2021).

"Oh pantes segar benar, mendahului kita ini pak wali kota," timpal Presiden Jokowi.