PPP Nilai Amandemen Jabatan Presiden Berpotensi Sebabkan Perpecahan Sosial

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai wacana amandemen UUD 1945 terkait masa jabatan presiden dapat menimbulkan kegaduhan.

Menurutnya jika nantinya presiden petahana mencalonkan kembali, maka presiden di periode sebelumnya juga bisa maju di Pilpres.

Asrul menilai bukan tidak mungkin duet Jokowi-Prabowo yang didorong maju dalam Pilpres 2024 akan berhadapan dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla (SBY-JK).

Baca Juga: Ini Tanggapan Pengamat dan Ahli Hukum Soal Urgensi Amandemen UUD 1945 di Tengah Pandemi

"Saya kira mayoritas warga bangsa ini tidak ingin itu terjadi, karena akan berpotensi menimbulkan perpecahan sosial, meski elit politiknya bisa sepakat," ujar Arsul, dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (26/8/2021).

Adapun isu amandemen UUD 1945 terus menguat setelah adanya pertemuan politik yang dilakukan pemerintah maupun elit parpol.

Semisal, pertemuan yang dilakukan Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan di kantor DPP PDIP, Selasa (24/8/2021).

Setelah pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang tujuh ketua umum dan sekjen partai di Istana Negara, Rabu (25/8/2021).

Baca Juga: Partai Koalisi Jokowi Bertemu Bahas Tata Negara, Singgung Amandemen UUD Periode Jabatan Presiden?

Asrul menilai pertemuan elit parpol dan pemerintah tidak melulu dipandang sebagai persiapan Pilpres 2024. 

Apalagi, dikaitkan dengan wacana amandemen UUD soal masa jabatan presiden. 

Menurut Asrul, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dalam amandemen UUD adalah spekulasi inkonstitusional dan tidak mudah untuk dilakukan.

"Jadi jangan dispekulasikan sebagai persiapan Pemilu 2024. Biasanya malah yang mendominasi pembicaraan adalah bagaimana program-program pemerintahan bisa lebih didorong terutama terkait penanggulangan dampak pandemi Covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi," ujar Arsul.

Baca Juga: Surya Paloh Sentil Amandemen Terbatas, Ada Pesan Serius untuk Ketua MPR Bamsoet

Adapun para elit Parpol yang hadir dalam di Istana yakni, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Sekjen Hasto Kristiyanto.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh dengan Sekjen Johnny Plate.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Sekjen Ahmad Muzani.

Kemudian Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersama Sekjen Lodewijk Paulus.

Lalu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua Umum PPP Suharsono Monoarfa bersama Sekjen Arwani Thomafi serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno.