Sekjen Nasdem Yakin Tidak Ada Reshuffle Kabinet Setelah PAN Masuk Partai Koalisi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate meyakini tidak akan ada pergantian menteri di kabinet Indonesia Maju setelah masuknya PAN sebagai partai koalisi pemerintah.

Menurut Johnny dalam pertemuan tujuh Ketua Umum dan sekjen partai koalisi pendukung pemerintah, Presiden Jokowi tidak menyinggung mengenai reshuffle kabinet.

Johnny mejelaskan ada lima hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Di antaranya penanganan pandemi, pertumbuhan ekonomi, ketatanegaraan serta pembangunan Ibu Kota Negara baru.

Baca Juga: 5 Isi Rapat Tertutup Presiden Jokowi dengan Pimpinan Partai Koalisi, Apa Saja?

“Jadi topiknya bukan reshuffle kabinet. Topiknya bukan pembahasan pelebaran koalisi atau tambahan anggota atau sahabat baru dalam koalisi,” ujar Johnny usai pertemuan, Rabu malam (25/8/2021).

Lebih lanjut Johnny menjelaskan terkait dengan ketatanegaraan, topik tersebut bukan membahas tentang amandemen UUD 1945, melainkan aturan pemisahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut dia, dibutuhkan evaluasi menyeluruh agar tata kelola pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sistem pemerintahan secara nasional, dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Terlebih dalam situasi darurat seperti pandemi yang terjadi saat ini.

“Dari lima topik tadi kan tidak dibicarakan UUD 1945, kan? Jadi tadi tidak dibicarakan terkait dengan UUD 1945, tapi dibicarakan tentang lima topik yang saat ini menjadi fokus pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Baca Juga: Survei Indikator Politik: PDIP Teratas, PPP, Nasdem dan PAN Terancam Tak Masuk Parlemen

Adapun pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Sekjen Hasto Kristiyanto.

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Sekjen Johnny Plate. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Sekjen Ahmad Muzani.

Kemudian Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersama Sekjen Lodewijk Paulus.

Baca Juga: Bahas Tata Negara, Jokowi Sebut Aturan Otonomi Daerah Menyulitkan Ambil Keputusan

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua Umum PPP Suharsono Monoarfa bersama Sekjen Arwani Thomafi serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno.