Anies Digugat Korban Banjir Rp 1 Miliar, Pemprov DKI Siap Lawan di PTUN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digugat oleh tujuh korban banjir di Jakarta yang diwakili Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir terkait dengan penanganan banjir. 

Gugatan tersebut disampaikan sebagai perbuatan melawan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Ada tiga tuntutan yang disampaikan oleh korban banjir Jakarta. 

“Dalam gugatan ini, mewakili klien, kami meminta majelis hakim PTUN Jakarta memerintahkan tergugat, dalam waktu tujuh hari kerja sejak putusan PTUN, melaksanakan tiga hal,” kata Juru Bicara Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir, Sugeng Teguh Santoso, di PTUN Jakarta, dikutip Rabu (25/8/2021). 

Ketiga tuntutan tersebut merupakan amanat Perpres 2/2015; RPJMD DKI; Perda 1/2014; dan Perda 1/2012.

Baca Juga: Jakarta Peringkat Pertama Tata Ruang Terburuk, Anggota DPRD DKI: Banjir Saja Tidak Bisa Kita Tangani

Pertama, Anies diminta membangun dan meningkatkan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi genangan air terutama di Kecamatan Tebet, Mampang, Pondok Pinang, Bintaro, Kalibata, Pasar Jumat, dan kawasan geografis cekungan/parker air.

Anies juga diminta melakukan normalisasi di Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru, Kali Mampang, Kali Cideng, Kali Ciliwung, dan Kali Sekretaris.

Kedua, korban banjir menuntut Anies memulihkan kapasitas saluran aliran terutama di Kali Ciliwung, Kali Cakung, Kali Sunter, Kali Cipinang, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Baru TImur. 

Anies juga diminta melakukan penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di bantaran Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Jati Kramat, dan Kali Buaran.

Ketiga, melaksanakan upaya pencegahan makro banjir Jakarta.

Baca Juga: Banjir dan Longsor Diprediksi akan Meningkat Hingga Akhir Tahun, BNPB Bersiap