Sekjen PDIP: Pertemuan PDIP dan Gerindra serta Kunker Jokowi-Prabowo Tak Bahas Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pertemuan elit PDIP dan Gerindra serta kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Kalimantan Timur, tidak ada kaitan dengan koalisi untuk pemilihan umum 2024.

Dua peristiwa politik tersebut sama-sama terjadi pada Selasa (24/8/2021). Namun Hasto mengatakan tidak ada kaitan antara dua peristiwa tersebut dan juga tidak membahas soal koalisi untuk 2024.

“Tidak ada makna politik lain dalam kaitannya dengan koalisi karena tahapan-tahapan masih perlu dilakukan,” kata Hasto dalam wawancara bersama jurnalis Kompas TV Frisca Clarisa, di program Kompas Petang, Selasa.

Baca Juga: Momen Prabowo Dampingi Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Saat PDIP Ketemu Gerindra di Jakarta

Lagipula menurut Hasto, tidaklah elok untuk membahas masalah kepentingan elektoral pemilu saat masyarakat sedang menghadapi pandemi Covid 19.

“Sementara rakyat menghendaki bagaimana kita turun ke bawah bersama dengan mereka,” ujarnya.

Hasto menjelaskan bahwa tidak ada yang spesial soal waktu yang terjadi bersamaan antara pertemuan PDIP dan Gerindra, serta kunjungan Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto.

Baca Juga: Ini Pembahasan yang Disepakati PDIP dan Gerindra

Dia menyebutkan pembahasan soal koalisi 2024 bukan prioritas pembahasan dalam pertemuan antara PDIP dan Gerindra. Tapi, kata Hasto, lebih menekankan soal gotong royong untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Sementara Hasto menilai wajar saja jika Presiden Jokowi mengajak serta Prabowo yang juga ketua umum Partai Gerindra, ke Kalimantan Timur. Sebab, kata Hasto, posisi ibu kota RI yang baru, bakal berada di Kalimantan.

Karena itu penting bagi Presiden Jokowi untuk mendengar pandangan Menhan Prabowo soal aspek-aspek pertahanan dan keamanan ibu kota baru.

Baca Juga: Gerindra dan PDIP Satu Suara Terkait Rencana Amandemen UUD 1945

Menyangkut koalisi di 2024, Hasto menegaskan bahwa sudah menjadi kesepakatan di PDIP bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden dari partai berlambang kepala banteng tersebut.   

“Untuk capres dan cawapres itu telah diputuskan bagaimana itu menjadi kewenangan dari ibu Mega. Bagi PDIP itu tradisi demokrasi yang dilakukan PDIP,” kata Hasto.