Gerindra dan PDIP Satu Suara Terkait Rencana Amandemen UUD 1945

JAKARTA, KOMPAS TV - Partai Gerindra dan PDIP sepakat untuk tak membahas rencana amandemen UUD 1945 terlebih dahulu di tengah pemerintah yang sedang fokus penanganan pandemi Covid-19. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, usulan amandemen terbatas itu menjadi keputusan Kongres PDIP beberapa waktu lalu, bersama dengan gagasan untuk melakukan perubahan undang-undang pemilu, termasuk UU pemilihan presiden. 

Namun, ia menyadari bahwa dalam implementasinya, setiap gagasan juga harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada. 

Baca Juga: Surya Paloh ke Bamsoet: Kalau Mau Amandemen UUD 1945, Tanya Dulu ke Masyarakat

"Pandemi Covid ini membuat kemudian kami berpikir bahwa apapun, skala prioritas saat ini adalah gotong royong di dalam mengatasi pandemi ini," kata Hasto usai menggelar pertemuan tertutup dengan elite Partai Gerindra di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (24/8/2021). 

Ia menilai kehidupan perekonomian rakyat saat ini terkena dampak pandemi secara langsung. 

"Sehingga atas hal tersebut, ibu ketua umum, Ibu Megawati, terkait amandemen, sudah menegaskan bahwa kebijakan PDI Perjuangan adalah slowing down, terkait dengan amandemen UUD'45," ujarnya. 

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pada 2045 nanti, umur Indonesia genap satu abad. Kemudian, hingga saat ini, Indonesia belum pernah memiliki pembangunan menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu. 

"Kita Republik Indonesia dimerdekakan. Bukan hanya untuk 100 tahun, tapi untuk 200 tahun, 300 tahun, dan beratus-tahun yang akan datang. Itu sebabnya kemudian Haluan Negara yang dipikirkan itu menjadi pemikiran para pemimpin kita supaya desain negara yang panjang bisa menjadi berkesinambungan," kata dia.

Baca Juga: Zulkifli Hasan Sebut Amandemen UUD 1945 Tidak Akan Terjadi

Ia mengaku isu ini juga dibicarakan di dalam pertemuan di antara pimpinan kedua partai. 

"Tetapi sekali lagi, akhirnya kita menunggu beberapa hal yang sedang dipersiapkan oleh MPR," kata Muzani.