PKS: Realokasi APBN Jangan Sekadar Geser Slot, tapi Harus Berpihak ke Keselamatan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah tak sekadar menggeser slot ketika merealokasi APBN, namun harus memastikan perubahan itu nantinya berpihak pada keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. 

Menurut dia, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah Jawa dan Bali hingga 30 Agustus 2021 akan efektif bila terdapat anggaran yang mencukupi dan bisa tepat sasaran sampai ke seluruh rakyat yang membutuhkan. 

"PPKM akan berhasil jika pemerintah memastikan adanya dukungan anggaran yang tepat sasaran. Realokasi yang dilakukan harus efektif menanggulangi pandemi dengan berorientasi pada keselamatan rakyat, bukan sekadar geser slot," kata Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (24/8/2021).

Baca Juga: Dinkes Klaim Kasus Covid 19 Gorontalo Turun Selama PPKM Level 3

Anggota Komisi IX DPR ini menyebut bahwa rakyat membutuhkan dukungan bahan pokok untuk bertahan hidup. Kemudian, infrastruktur kesehatan juga harus diperkuat guna mengantisipasi keadaan tak terduga. 
"Sementara sistem pendukung lain seperti penanganan jenazah, pasien isoman, insentif petugas dan pengolahan limbah juga harus jadi prioritas," ujarnya.

Ia mengatakan, di saat situasi pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, seharusnya pemerintah lebih menitikberatkan kepada penanganan pandemi ketimbang kepentingan yang lain.

"PPKM akan efektif dan kasus Covid-19 akan turun jika anggaran penanganannya efektif, tepat sasaran dan tidak ada moral hazard dengan motif kepentingan ekonomi dan politik kelompok atau golongan," katanya. 

Saat ini adalah waktunya meninggalkan kepentingan kelompok demi menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia dari wabah virus corona.

"Ini saatnya negara menunjukkan soliditas manajemen nasional yang tidak lagi ego sektoral. Kurangi juga kegiatan tidak esensial seperti kunjungan, rapat koordinasi di luar kantor, acara seremonial dan lain-lain. Optimalkan teknologi internet untuk koordinasi secara virtual," kata dia.

Baca Juga: Ini Daftar Terbaru Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Jawa-Bali Sampai 30 Agustus 2021

Selain itu, ia meminta pemerintah agar memberikan perhatian maksimal pada daerah-daerah yang sudah berada di PPKM level 2 agar kondisinya makin membaik dan bisa jadi contoh bagi daerah lain.

“Pastikan  daerah-daerah yang sudah berada di PPKM level 2 menjaga stabilitas kondisinya dengan prokes ketat dan memperhatikan core indikator penanganan Covid-19. Jangan sampai longgar prokes dan terlena, sehingga alih-alih membaik malah kasus naik lagi," ujarnya.