Zulkifli Hasan Sebut Amandemen UUD 1945 Tidak Akan Terjadi

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta kepada seluruh tokoh senior di PAN untuk tak terlalu khawatir akan rencana amandemen UUD 1945 secara terbatas. Sebab, dirinya memastikan kalau hal itu tak akan terjadi hingga nanti berlangsungnya Pemilu 2024 mendatang. 

"Saya kira sampai Pemilu yang akan datang amandemen itu tidak akan terjadi. Oleh sebab itu tidak usah khawatir berlebihan," kata Zulkifli saat menyampaikan pidato dalam dalam perayaan HUT PAN ke-23 di Jakarta, Senin (23/8/2021).

Menurut dia, rencana itu akan menemui jalan terjal karena banyak pihak yang menentangnya. Ia berkelakar, amandemen UUD 1945 baru bisa dilaksanakan bila dirinya yang menjadi Ketua MPR. 

Baca Juga: Ketua MPR Ungkit Amandemen Konstitusi Rekomendasi MPR Periode 2014-2019

"Tak akan terjadi. Kalau mungkin amendemen terjadi itu saat masa Zulhas jadi ketua MPR. Itu mungkin. Tapi tak terjadi," kata pria yang pernah menjadi Ketua MPR periode 2014-2019 tersebut. 

Sebelumnya, Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa meragukan rencana amandemen UUD 1945 akan dilakukan secara terbatas. Diketahui, MPR berencana melakukan amandemen UUD 1945 terbatas dengan hanya memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). 

"Ke arah mana amandemen akan dilakukan? Kedua, siapa yang bisa jamin amandemen hanya terbatas?" kata Hatta dalam peringatan HUT PAN ke-23 secara daring, Senin (23/8/2021).

Baca Juga: Soal Wacana Amandemen UUD 1945 yang Digaungkan Bamsoet, Pengamat: Tidak Ada Urgensi

Ia menyebut, rencana amandemen UUD 1945 itu juga akan memunculkan sebuah kegaduhan baru di publik. Sebab, masyarakat mengkhawatirkan bila pembahasan itu akan melebar ke arah penambahan masa jabatan presiden. 

"Siapa yang bisa menjamin amandemen terbatas tidak buat kegaduhan baru?" ujarnya.