Nasdem Geram Ulah Satpol PP Bubarkan Vaksinasi di Kota Sorong, Jangan sampai Terulang

JAKARTA, KOMPAS TV - Vaksinasi yang digelar Partai Nasdem di kota Sorong, Papua Barat, hampir dibubarkan paksa oleh aparat Satpol PP karena diduga melanggar protokol kesehatan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut, seharusnya aparat Satpol PP bisa bersikap lebih humanis, karena yang dilaksanakan pihaknya demi menyelamatkan warga Sorong dari paparan pandemi Covid-19.

“Partai NasDem menginisiasi vaksinasi masal di berbagai daerah karena komitmen kuat kita terhadap hukum tertinggi keselamatan rakyat. Siapa pun yang menghalangi upaya menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid-19 adalah sejatinya musuh kemanusiaan,” kata Ahmad kepada Kompas TV, Minggu (22/8/2021).

Baca Juga: Timbulkan Kerumunan, Vaksinasi NASDEM Hampir Dibubarkan Satpol PP

Ia menjelaskan, program vaksinasi massal yang diinisiasi pihaknya adalah upaya membantu pemerintah untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok.

Menurut dia, aparat Satpol PP yang melarang pelaksanaan vaksinasi di Kota Sorong dan kota lainnya harus ditindak kepolisian.

“Nasdem sejak awal selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi tidak ada alasan sama sekali kalau apa yang kami lakukan itu kemudian dilarang. Kami minta aparat kepolisian untuk tidak ragu menangkap oknum dan ketua Satpol PP yang terang-terangan melawan UU Karantina Kesehatan ini,” ujarnya.

Ia menyebut, pelarangan penyelenggaraan vaksinasi akibat pemahaman birokratis yang keliru harus ditindak tegas dan terukur oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Arogansi birokrat seperti yang terhadi di Kota Sorong ini jangan sampai terulang. Mereka harus paham di mana dan kapan perlunya menegakkan birokrasi," kata dia.

Ia mengatakan, seharusnya jika ada kelompok masyarakat yang berusaha membantu pemerintah dengan segala daya upayanya dalam meningkatkan angka vaksinasi semestinya dibantu, bukan malah dibubarkan.

"Maka konyol jika secara arogan menghentikannya. Mereka mau mengumpulkan surat tanpa menyelematkan rakyat?” katanya.

Ia mengimbau agar seluruh pihak untuk menurunkan ego sektoral atau kepentingan politik di tengah wabah virus corona yang belum diketahui akan berakhir kapan.

“Boleh saja pimpinan daerah berbeda partai atau preferensi politik dengan penyelenggara vaksinasi massal. Tapi kalau yang demikian berpotensi menghilangkan hak atas keselamatan dari Covid-19, kami tidak ragu untuk melawannya," kata dia.

Baca Juga: Nasdem Izinkan Polisi Periksa Ketua DPRD Tolikara Terkait Dugaan Pasokan Senjata

Sebelumnya, Satpol PP di Kota Sorong, Papua Barat, sempat melarang dan hampir membubarkan kegiatan vaksinasi di daerah tersebut.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan terlihat adu argumen bersama aparat Satpol PP, di terminal angkutan dalam kota Sorong, saat pelaksanaan vaksinasi yang digelar Partai Nasdem.

Ia menyatakan bahwa sebelumnya Partai Nasdem sendiri telah meminta izin dari satgas, guna mempercepat program vaksinasi di Kota Sorong, karena melihat tingkat vaksinasi masih sangat rendah.

Namun sampai kegiatan berlangsung Pemkot Sorong tidak mengeluarkan izin, dan akhirnya izin resmi dikeluarkan oleh Satgas Provinsi Papua Barat.

Setelah pihak penyelenggara dan Satpol PP sempat beradu argumen, akhirnya vaksinasi pun terus berlanjut.