DPR Minta Ganti Rumah Dinas Jadi Uang Tunjangan, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah sedang mempertimbangkan usulan mengganti fasilitas rumah dinas anggota DPR menjadi uang tunjangan. Menurut Anggota DPR Fraksi Gerindra Adre Rosiade, usulan itu merupakan wacana lama karena DPR ingin melakukan efisiensi.

“Mengenai rencana rumah dinas diganti tunjangan, wacana ini sudah berkembang beberapa tahun lalu,” katanya dalam video yang diterima Kompas.TV, Sabtu (21/8/2021).

Dia menjelaskan, pembahasan mengenai perubahan rumah dinas menjadi uang tunjangan dimulai pimpinan DPR periode 2019-2024. Kemudian Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) pun sudah mulai berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan.

Baca Juga: PAN Usul Rumah Dinas DPR Jadi Tempat Isolasi Mandiri Covid-19

Jika diganti uang tunjangan, maka rencananya aset rumah dinas DPR bakal dikembalikan ke negara melalui Kementerian Keuangan.

Selanjutnya pemerintahlah yang memutuskan akan digunakan untuk apa asset rumah dinas DPR tersebut.

"Aset itu akan dikembalikan ke Kemenkeu. Tentu berpulang kepada pemerintah itu akan digunakan seperti apa,” ujarnya.

Namun, kata Andre, sampai saa ini belum ada keputusan final apa pun menyangkut wacana tersebut.

“Semua masih dalam tahap pembicaraan antara BURT dan Kemenkeu,” jelasnya.

Tetapi Andre menegaskan usulan itu muncul karena DPR ingin melakukan efisiensi.

Menurut Andre, DPR ingin membantu pemerintah agar pengeluaran belanja pemerintah lebih efisien. Apalagi saat ini negara sedang menghadapi masalah wabah Covid-19.

Baca Juga: Lora Fadil Tempati Rumah Dinas DPR Bersama Tiga Istrinya

"Itulah intinya rencana perubahan rumah dinas menjadi tunjangan. Tujuannya untuk melakukan cost efficiency,” paparnya.