Jokowi Diminta Turun Tangan Urus Polemik TWK KPK, Moeldoko: Terus yang di Bawah Ngapain

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan tidak semua persoalan harus ditangani oleh presiden.

Moeldoko menjelaskan dalam organisasi memiliki bagian, tugas dan tangung jawab masing-masing.

Begitu juga dalam pemerintahan yang memiliki lembaga dan kementerian dengan uraian tugas dan tangung jawabnya masing-masing. Termasuk dalam menyelesaikan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.

Baca Juga: Soal Mural 404 Not Found, Moeldoko: Jokowi Enggak Pernah Pusing dengan Kritik

Moeldoko memahami banyak yang ingin Presiden Jokowi turun tangan agar polemik tes wawasan kebangsaan di KPK dapat selesai dangan baik. Tapi hal tersebut sudah ada yang mengerjakan, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Jangan semua persoalan itu lari ke presiden. Terus ngapain yang di bawah? Saya pikir persoalan kepegawaian itu ada yang mengatur,” ujar Moeldoko, Rabu (18/8/2021).

Moeldoko menambahkan BKN memiliki standar tersendiri di dalam menentukan tes wawasan kebangsaan sebagai syarat pegawai KPK menjadi ASN.

Jika nantinya presiden ikut campur, maka persoalan teknis bisa menjadi berantakan karena tidak berjalan dengan standar yang sudah ditetapkan.

“Persoalan teknis biar pembantunya yang menjalankan, itu memang strukturnya seperti itu,” ujar Moeldoko.

Lebih lanjut Moeldoko menjelaskan jika presiden tidak ingin terlibat dalam polemik TWK di KPK bukan berarti presiden tidak berempati.

Moeldoko meminta agar semua pihak dapat member ruang kepada presiden untuk berpikir hal yang besar.

“Semaksimal mungkin presiden tidak terlibat di dalamnya. Beri ruang kepada presiden untuk berpikir besar,” ujar Moeldoko.