Tanggapi Pidato Presiden Jokowi, Anggota Komisi IX: Penanganan Covid-19 Pemerintah Hanya Retorika

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo dalam menyampaikan pidato pengantar RAPBN 2022 dalam Sidang Tahunan MPR, kemarin. 

Ia menyoroti APBN 2022 yang akan difokuskan kepada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. 

Menurut dia, semangat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural juga wajib diiringi dengan reformasi sistem pelayanan kesehatan.

Sebab, selama 1,5 tahun penanganan pandemi Covid-19 ini, kebijakannya sering berubah-ubah dan tidak memiliki fokus.

"Saat ini PR Kesehatan terutama dalam penanganan pandemi masih cukup banyak. Target vaksinasi 1-2 juta per hari belum tercapai. Ketersediaan vaksin menjadi problem dan angka 3T kita yang masih belum optimal. Jika masih seperti ini target kekebalan kelompok yang ditarget akhir 2021 bisa jadi akan mundur dan memengaruhi rencana perekonomian pada 2022," kata Mufida dalam keterangan tertulis, Selasa (17/8/2021).

Baca Juga: Tanggapi Pidato Kenegaraan Presiden, ICW: Jokowi Mengesampingkan Komitmen Memerangi Korupsi

Politikus PKS itu menjelaskan, anggaran kesehatan pada RAPBN 2022 yang dipatok sebesar Rp225,3 Triliun meningkat dari pagu APBN 2021 sebesar Rp 214,95 Triliun.

Namun, ia memberikan catatan masih rendahnya realisasi anggaran kesehatan pada khususnya dan realisasi keseluruhan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Realisasi anggaran program PEN 2021 baru mencapai Rp277,36 triliun atau 37,2 persen dari pagu sebesar Rp744,75 triliun per 16 Juli 2021.

"Realisasi anggaran kesehatan per 16 Juli 2021 baru Rp54,1 triliun atau setara dengan 25,2 persen dari Pagu. Ini masih rendah sekali padahal digunakan untuk program 3T, biaya insentif nakes dan santunan kematian termasuk untuk pengadaan vaksin," katanya.

Ia menilai, fokus anggaran untuk kesehatan dan perlindungan sosial membutuhkan kejelasan kebijakan, tidak hanya retorika. 

Baca Juga: Jokowi Targetkan Investasi Rp 900 Triliun Tercapai di 2021, Begini Penjelasan Bappenas

Selama penanganan Pandemi, justru kedua kebijakan ini jadi titik lemah yang menyebabkan wabah virus corona tak bisa dikendalikan dengan baik dan memberi dampak ekonomi yang besar. 

"Tanggung jawab negara harus lebih besar. Reformasi sistem kesehatan jangan melepaskan tanggungjawab negara terhadap kesehatan penduduk," ujar dia.