Kompas TV nasional politik

PKS: Pemerintah Jangan Buat Galau Masyarakat dengan Kebijakan PPKM Mingguan

Kompas.tv - 10 Agustus 2021, 11:11 WIB
pks-pemerintah-jangan-buat-galau-masyarakat-dengan-kebijakan-ppkm-mingguan
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiya menyampaikan pada pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib buruh pasca disahkannya UU Cipta Kerja (Ciptaker). (Sumber: dpr.go.id)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani meminta kepada pemerintah untuk membuat pengukuran yang jelas terkait target dan waktu pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Diketahui, PPKM di Jawa-Bali kini diperpanjang hingga 16 Agustus. 

Ia mengimbau agar pemerintah bisa membuat masa pembatasan yang terukur dan jelas, sehingga tak membuat galau rakyat dengan kebijakan PPKM mingguan.

“Penentuan kebijakan PPKM dalam masa satu minggu hanya membuat rakyat galau dan bingung karena tidak tahu sampai kapan kondisi membaik. Pemerintah seharusnya berani dan tegas menetapkan target waktu pengendalian pandemi hingga situasi membaik,” kata Netty seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Selasa (10/8/2021).  

Baca Juga: Mal Sudah Boleh Dibuka, Simak Aturan Masuk Mal di Jakarta Selama Perpanjangan PPKM Level 4

Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk berani menyebutkan kapan situasi membaik, sehingga dapat memberikan rasa aman dan harapan pada rakyat.

"Yakinkan masyarakat bahwa dengan strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah, maka dalam waktu tiga bulan ke depan, misalnya, kondisi akan membaik dan PPKM level 3-4 dapat dihentikan. Sebutkan dukungan apa yang diminta dari rakyat agar strategi pengendalian pandemi berhasil," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI itu menyebut, bila pemerintah tak mampu membangun rasa aman dan harapan pada rakyat akan membaiknya situasi, maka jangan salahkan rakyat jika PPKM diperpanjang namun rakyat malah abai dan tidak peduli. 

“Mayoritas indikator kesehatan saat ini menunjukkan bahwa PPKM Level 3-4 belum optimal dalam mengendalikan kasus Covid-19 di berbagai daerah. Positivity rate serta angka kematian masih konsisten di atas 1.000," katanya. 

Selanjutnya, dirinya mempertanyakan efektivitas langkah dan strategi pengendalian pandemi yang dilakukan pemerintah mengingat sudah lebih dari satu bulan penerapan PPKM darurat dan PPKM level 3 dan 4. 

Saat ini, indikator kesehatan di luar Jawa-Bali masih memprihatinkan. Data yang diterima dirinya, angka kematian di luar Jawa Bali, juga meningkat.

Bahkan pada 5 Agustus, angka kematian di Lampung lebih tinggi ketimbang di Bali, Yogyakarta dan Banten. 

Baca Juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Pimpinan Komisi IX Minta Pemerintah Gencarkan Vaksinasi di Luar Jawa-Bali

Selain itu, rendahnya capaian testing di luar Jawa-Bali yang masih jauh di bawah standar WHO. Misalnya, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku, yang mana rasio tesnya hanya 0,9:1.000 penduduk per minggu.

“Target testing adalah 400 ribu per hari, tapi sampai sekarang hanya mampu di angka 200 ribu dan itu lebih terkonsentrasi di Jawa-Bali. Jangan sampai  kasus Covid-19 di (wilayah luar Jawa-Bali) sana seperti abu dalam sekam,” kata dia.




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x