Ini Masukan Sejumlah Rektor PTN untuk Pemerintah: Komunikasi Publik Harus Dirapikan Lagi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah pimpinan perguruan tinggi menyampaikan masukan terkait komunikasi publik penanganan Covid-19 kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD.

Masukan tersebut disampaikan para rektor baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam dialog secara daring yang dilaksanakan, Kamis (5/8/2021).

Seperti disampaikan Rektor Universitas Hasanuddin, Dwia Aries Tina Pulubuhu yang mengusulkan agar komunikasi publik pemerintah di masa pandemi lebih dirapikan lagi, agar tidak melahirkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.

"Ketika situasi di pemerintahan beda pendapat diantara kementerian, atau ada hal yang membingungkan misalnya soal PPKM, soal bantuan, soal angka penderita Covid, soal vaksin, ini mahasiswa salurkan kritiknya kepada universitas," kata Dwia dalam forum tersebut. 

"Kami berharap pak Menko bisa mengingatkan situasinya agar tidak terjadi perbedaan pandangan di pemerintah yang bisa menimbulkan kebingungan dan kecemasan di masyarakat."

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Pemerintah Tetap Butuh Kritik di Masa Pandemi, Ini Alasannya

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro juga menyatakan lemahnya komunikasi publik pemerintah di masa pandemi.

Menurut Ari, semestinya pemerintah telah menyiapkan segala narasi terkait Covid-19 dan berbagai masalah kesehatan. Terutama soal narasi yang kontra ataupun hoax dan hal itu perlu dijawab segera oleh pemerintah.

“Kontra narasi mestinya disiapkan dan diantisipasi dengan baik. Keputusan yang diambil pemerintah terkait covid dan berbagai masalah kesehatan, harus bisa dijelaskan dengan segera bila muncul disinformasi dan hoax di masyarakat” terang Ari.

Lebih lanjut segala masukan yang disampaikan rektor setiap universitas diterima oleh Mahfud MD. 

Menurutnya, komunikasi publik memang terus menerus dibenahi dan disempurnakan. 

Baca Juga: Kritik Politisi yang Pasang Baliho Saat Pandemi, Abdillah Toha: Apa Mereka Tidak Risih dan Malu?

“Bapak Ibu sekalian, silakan memberi masukan atau kritik. Kita tidak menolak kritik sama sekali. Kita justru senang ada kritik. Saya katakan kalau tidak ada kritik, orang seperti saya ini tidak bisa mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik,” tambah Menko. 

Perlu diketahui, dalam acara ini dihadiri dua menteri, yakni Menko Mahfud MD dan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Pada dialog yang diselenggarakan secara daring hadir lebih dari 800 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia.

Melalui acara tersebut Pemerintah ingin memastikan peran kampus dalam mendukung kondusifitas politik, hukum, dan keamanan selama masa pandemi Covid-19.