Polemik Pengecatan Pesawat Presiden, Arteria Dahlan: Harusnya yang Dipermasalahkan Zaman Pak SBY

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan meminta agar publik melihat sisi lain dari polemik pengecatan pesawat kepresidenan dari warna biru putih mejadi merah putih. 

Menurut dia, penggantian warna itu justru menunjukkan identitas diri Indonesia di kancah Internasional karena merah putih merupakan warna bendera Indonesia. 

"Justru kalau mau kita jujur dan hadirkan perdebatan yang harusnya dipermasalahkan itu dulu jamannya Pak SBY, kok pesannya warnanya biru? Padahal memungkinkan untuk memesan warna merah putih. Tapi kami beradab dan berpikiran positif saja," kata Arteria dalam keterangan tertulis, Rabu (4/8/2021). 

Baca Juga: Politikus PDIP Minta Andi Arief Tak Perlu Persoalkan Perubahan Cat Pesawat Presiden

Ia menyebut, berdasarkan laporan dari Menteri Sekretariat Negara Pratikno, pekerjaan ini sebenarnya sudah direncanakan pada tahun 2019. Selain itu, pengerjaan itu merupakan satu paket pengerjaan pengecatan dengan Heli Kepresidenan Super Puma yang lebih dulu dikerjakan. 

"Tentu saja anggaran untuk pengerjaan ini sudah dibahas dengan DPR, dan disetujui tahun 2019. Aneh saja kalau sekarang ada anggota DPR atau parpol di DPR yang mengkritiknya. Lah dulu saat dibahas, kenapa tak ditolak, bahkan mereka tidak ada mempermasalahkan sedikitpun kala itu?" ujarnya.

Ia menjelaskan, yang harus dipahami bahwa pengerjaan pengecatan itu dilakukan oleh kontraktor yang dibayar pemerintah. Kemudian, mereka ini memperkerjakan warga negara Indonesia juga. Artinya, negara justru menggerakkan perekonomian rakyat lewat pekerjaan pengecatan pesawat itu. 

"Anggaran negara itu merupakan satu cara untuk menggerakkan perekonomian. Justru di saat pandemi dimana perekonomian susah, sangat baik ketika negara menggerakkan ekonomi masyarakat lewat anggaran yang riil begini," katanya. 

Anggota Komisi III DPR ini menyebut, jika ada pihak yang mengkritik bahkan memprovokasi bahwa seharusnya anggaran pengecatan ini untuk membeli beras untuk rakyat, justru patut dipertanyakan pengetahuan yang bersangkutan. Sebab Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk hal itu. 

Ia merinci dan mengutip pernyataan Kementerian Keuangan bahwa Presiden Jokowi sudah memerintahkan pengetatan dan menaikkan anggaran program pemulihan. 

Baca Juga: Andi Arief: 69 Tahun Pesawat Presiden Sewa, Kini Setelah 7 Tahun Punya Sendiri Catnya Diganti

Untuk penanganan Covid-19 tahun 2021, ditingkatkan dari Rp699,4 triliun menjadi Rp744,75 triliun. Sementara, bantuan sosial sendiri, total anggaran disiapkan mencapai Rp187,84 triliun. Digunakan untuk berbagai bantuan dari yang sifatnya tunai hingga bantuan beras Bulog premium kepada 28,8 juta keluarga.

"Jadi dana Covid-19 sudah disiapkan oleh pemerintah dan tak diganggu. Terkecuali dana Covid-19 tak disiapkan, bolehlah ada yang marah-marah," kata Arteria.