Respon Risma untuk Surat Gubernur Jakarta Anies yang Menyoal BST Telat Cair karena Ada Data Ganda

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku tidak tahu perkara surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal terlambatnya pencairan bantuan sosial tunai (BST).

Dalam surat itu, disebutkan Anies meminta permasalahan data penerima BST yang dobel dari Kementerian Sosial (Kemensos) agar segera diperbaiki.

Kendati demikian, Risma mengaku pernah menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta guna membahas penyaluran BST.

Namun, saat itu agenda yang dibahas bukan persoalan data ganda melainkan mekanisme penyaluran yang diusulkan melalui bank.

Baca Juga: Anies Baswedan Bersurat soal Data Ganda Penerima Bansos, Begini Respons Risma

"Kami rapatkan dengan Bank DKI, kalau tidak salah satu atau dua minggu yang lalu, tapi ternyata mereka (Bank DKI) tidak bisa karena harus membuat rekening baru," kata Risma, dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (3/8/2021).

Risma menjelaskan bahwa Kemensos sejatinya tidak butuh waktu lama untuk menyalurkan BST meskipun lewat PT Pos Indonesia.

Sementara untuk masalah perbaikan data penerima, Risma menekankan, Kemensos siap membuka kembali komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Silakan komunikasi dengan kami, Insyaalah kami akan buka semuanya, tidak ada yang ditutupi," ujar mantan Walikota Surabaya tersebut.

Baca Juga: Ada Pemotongan Bansos, Mensos Risma Tegaskan Pendamping Sosial Sudah Dapat Gaji dari Kemensos

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, Premi Lasari menyebut ada sekitar 99.450 penerima BST yang harus tertunda pencairannya karena masalah data dari Kemensos.

Premi mengungkapkan, pencairan BST harus tertunda karena terjadi data ganda sehingga Dinsos DKI Jakarta pun memutuskan untuk menundanya.

"(Tertunda) karena masih ada data dobel 99.450 KPM (keluarga penerima manfaat, red)," kata Premi dalam sebuah webinar, Jumat (30/7/2021).

"Itu data dobel dari Kementerian Sosial sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," lanjutnya.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi VIII Tuntut Mensos Risma Lebih Fokus dalam Distribusi Bansos

Premi menambahkan, karena kekeliruan tersebut, Anies dikabarkan langsung menyurati Risma untuk meminta data yang valid agar BST bisa segera dicairkan.

"Pak Gubernur (Anies) sudah bersurat kepada Ibu Mensos (Risma) untuk meminta kepastian data by name by address, siapa saja yang mendapat BST dari Kemensos sehingga kami akan lakukan pemadanan," pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta menanggung penyaluran BST dari Kemensos untuk 1.007.379 KPM.

Namun, hingga saat ini baru 907.929 KPM yang sudah bisa menikmati pencairan BST tahap lima dan enam.