Anies Baswedan Bersurat soal Data Ganda Penerima Bansos, Begini Respons Risma

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menanggapi surat yang dikirim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,  soal data ganda keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial Covid-19 di Ibu Kota. 

Risma mengaku tidak tahu persis perihal surat yang dimaksud oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut. 

Namun, dia menyebut sempat ada masalah soal bansos Covid-19 di DKI, akan tetapi menurut penjelasnnya hal itu bukan soal data ganda penerima bansos. 

"Saya tidak tahu persis soal surat dari (Gubernur) Jakarta, tapi yang jelas bahwa kemarin memang ada permintaan untuk menyalurkan (bansos) lewat bank," kata Risma dalam keterangan pers secara daring, Selasa (1/8/2021). 

Mantan Wali Kota Surabaya mengaku, sebelumnya pihaknya juga telah berusaha untuk menawarkan ke bank DKI untuk menjadi penyalur bansos, namun, pihak bank menolak.

"Kemudian kita rapatkan ternyata Bank DKI kalau enggak salah minggu yang lalu, apa dua minggu yang lalu, ya dua minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa, karena harus membuat rekening baru, sehingga butuh satu sampai satu setengah bulan," jelasnya.

Kemudian, kata dia, Kementerian Sosial (Kemensos) sempat menawarkan bank lainnya sebagai pihak yang akan menyalurkan, namun hasilnya nihil. Akhirnya Bansos disalurkan melalui PT. Pos Indonesia.

"Nah, kemudian kita tawarkan ke bank lain, bank demikian pula (menolak). Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh di PT Pos dan alhamdulillah sekarang 95 persen untuk salurnya BST," ujar Risma.

Baca Juga: Anies Mendadak Surati Mensos Risma soal Bansos DKI, Ada Apa?

Lebih lanjut, Risma mempersilahkan kepada Pemprov DKI untuk melakukan komunikasi dengannya terkait data BST yang dimaksud dan teknis untuk penyalurannya.

"Saya tidak tahu persisnya di mana samanya, silakan komunikasi dengan kami. Insyaallah kami buka semua, tidak ada yang kami tutupi," tegasnya. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari  menyebut  Anies telah mengirimkan surat kepada Risma untuk meminta validasi data KPM bansos Covid-19 di Jakarta. 

"Pak gubernur sudah bersurat kepada Ibu Menteri sosial untuk meminta kepastian data by name by address," kata Premi, Jumat (30/7/2021).

Pasalnya, menurut penjelasannya, Pemprov DKI telah menemukan ada 99.450 data ganda atau serupa KPM bansos Covid-19.

Sehingga pihaknya terpaksa belum bisa menyalurkan bantuan tersebut hingga Kemensos memberikan validasi data. 

"Masih ada 99.450 KPM merupakan data double dari Kemensos (Kementerian Sosial), sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," ujarnya. 

Baca Juga: Ada Pemotongan Bansos, Mensos Risma Tegaskan Pendamping Sosial Sudah Dapat Gaji dari Kemensos