Bencana Terus Meningkat Setiap Tahun, Presiden Minta BMKG Beri Peringatan Dini Lebih Akurat

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan adaptasi teknologi agar observasi, analisis, prediksi dan peringatan dini yang disampaikan dapat lebih cepat dan akurat.

“Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat,” kata Presiden Jokowi secara virtual dalam Rapat Koordinasi dan
Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) BMKG yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.

Pernyataan Presiden Jokowi itu didasarkan karena kondisi Indonesia, yang mengalami peningkatan bencana setiap tahun. 

Indonesia, kata Jokowi, m memiliki risiko bencana geohidrometeorologi yang tinggi. Jumlah bencana juga meningkat signifikan setiap tahun.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Bencana Iklim Mendatang akan Berdampak seperti Pandemi Covid-19

Bencana gempa bumi dari level intensitas 5.000-6.000 kali setiap tahun dalam periode 2008-2016 telah meningkat menjadi 7.196 kali pada 2017 dan 11.500 kali pada 2019.

“Cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat frekuensi, durasi dan intensitasnya. Periode ulang terjadinya el nino atau la nina, pada 1981-2020 cenderung semakin cepat yakni per 2-3 tahunan, dibandingkan periode 1950-1980 yang berkisar per 5-7 tahunan,” jelas Presiden Joko Widodo.

Karena itu, Presiden mendorong BMKG untuk terus memberikan layanan yang disertai inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru.

“Agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi,” katanya.

Peringatan yang dikeluarkan BMKG, kata Presiden, juga harus menjadi rujukan pengambilan keputusan jajaran pemerintah di berbagai sektor.

“Informasi BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa dan kualitas udara harus jadi perhatian dan acuan berbagai sektor dalam menyusun kebijakan,” katanya.

Baca Juga: Supermarket Bencana, BNPB Catat 1.560 Bencana Alam di Indonesia hingga 15 Juli 2021

BMKG, kata Presiden, harus mampu memberikan layanan yang akurat dan dapat diperoleh dengan cepat dan mudah sehingga jajaran pemerintah pusat dan daerah dapat mengambil rujukan informasi dari BMKG untuk merencanakan kebijakan dan pembangunan.

“Kebijakan nasional dan daerah harus sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana,” katanya.