Junta Militer Myanmar Resmi Batalkan Hasil Pemilu 2020, Enam Bulan Setelah Kudeta Militer

YANGON, KOMPAS.TV - Hampir enam bulan setelah menggulingkan pemerintahan pimpinan Aung San Suu Kyi dalam kudeta militer, junta militer Myanmar pada Senin (26/07/2021) resmi membatalkan hasil Pemilu 2020 yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi.

Seperti laporan France24, Senin (26/07/2021), dalam keputusan itu, junta militer menyatakan pemilu November tahun lalu tidak "bebas dan adil".

Penyelidikan oleh junta militer mengklaim mereka mengungkap lebih dari 11 juta kasus kecurangan dalam pemilihan di mana Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi mengalahkan oposisi yang bersekutu dengan militer, kata komisi pemilihan junta.

"Mereka (NLD) berusaha merebut kekuasaan negara dari partai dan kandidat non-NLD dengan menyalahgunakan pembatasan Covid-19," kata ketua komisi Thein Soe.

"(Itu) tidak bebas dan adil, itu sebabnya hasil Pemilu 2020 dibatalkan."

Dia tidak mengatakan apakah mereka akan melaksanakan pemilu yang baru di negara berpenduduk 54 juta itu.

Junta militer sebelumnya mengatakan akan mengadakan pemilihan baru dalam waktu dua tahun, tetapi juga mengancam akan membubarkan NLD.

Suu Kyi menjalani tahanan rumah sejak kudeta militer, dan menghadapi serangkaian tuduhan, mulai dari melanggar pembatasan virus corona hingga mengimpor walkie talkie secara ilegal, yang dapat membuatnya dipenjara selama lebih dari satu dekade.

Baca Juga: Jumlah Kematian Akibat Corona di Myanmar Terus Melonjak

Baca Juga: Pemerintah Myanmar Dilaporkan Mengancam akan Tuntut Media Asing yang Sebut Mereka "Junta Militer"

Myanmar berada dalam kekacauan sejak perebutan kekuasaan militer, dengan lebih dari 900 tewas dalam tindakan keras militer atas perbedaan pendapat, menurut kelompok pemantau lokal.

Gelombang virus corona menyebabkan malapetaka mematikan di seluruh negeri, menyerang banyak rumah sakit yang kosong dari staf medis pro-demokrasi.

Bank Dunia mengatakan Senin, (26/07/2021), ekonomi Myanmar diperkirakan akan menyusut 18 persen pada tahun 2021, sebagai akibat dari kerusuhan besar-besaran setelah kudeta dan gelombang ketiga virus corona.

NLD melihat peningkatan dukungan mereka dalam suara 2020 dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya pada tahun 2015.

Dalam sebuah laporan tentang Pemilu 2020, kelompok pemantau Jaringan Asia untuk Pemilihan Bebas mengatakan pemilihan itu pada umumnya, mewakili kehendak rakyat.