Mendagri Sebut Realisasi Anggaran Belanja Penanganan Covid-19 di Sejumlah Daerah Masih Rendah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, realisasi belanja penanganan pandemi Covid-19 di sejumlah daerah masih rendah.

Untuk itu, Mendagri Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran belanja penanganan Covid-19.

“Masalah realisasi anggaran, realisasi anggaran yang masih rendah mengenai penanganan covid, betul,” kata Mendagri, Senin (26/7/2021).

Padahal, sambung Tito, semestinya ada minimal 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam komponen APBD untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Ini ada sesuai Permenkeu 8 persen, dana alokasi umum dan dana bagi hasil itu adalah komponen APBD itu dialokasikan minimal 8 persen untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujar Mendagri.

Baca Juga: Ekonom Indef: Negara yang Rendah Anggaran Bansosnya, Kasus Covid-19 akan Tinggi

Menurut Tito, dana alokasi minimal 8 persen bisa digunakan untuk penanganan PPKM, pembagian masker, hingga mendukung kegiatan vaksinasi.

Termasuk, lanjut Tito, untuk membantu kelurahan maupun desa yang tidak memiliki anggaran hingga memberikan insentif bagi tenaga kesehatan.

“Ini saya juga sekali lagi ingin menekankan bahwa untuk insentif nakes ini menjadi atensi betul Bapak Presiden karena anggarannya sudah ada di dalam komponen Dana Alokasi Umum daerah-daerah yang sudah ditransfer oleh Menkeu,” terang Tito Karnavian.

“Untuk itu tolong insentif nakes ini baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, provinsi, untuk nakes yang menjadi tanggung jawab provinsi, kemudian RSUD nakes yang ada kabupaten/kota menjadi tanggung jawab kabupaten/kota ini segera untuk dicairkan,” lanjut Tito.

Dalam pernyataannya, Tito mengucapkan terima kasih kepada sejumlah provinsi yang sudah mencairkan insentif bagi nakes. Seperti halnya provinsi Sumatera Utara, Yogyakarta, dan Jawa Barat.

Baca Juga: Tak Izinkan Papua Lockdown, Mendagri Tito Gunakan PPKM Level 4

“Saya mohon maaf yang lain-lain, belum bisa saya sebutkan satu per satu cukup banyak yang sudah mencairkan. Nanti saya akan buat surat ucapan terima kasih, tapi yang belum ya saya tunggu, kita tunggu,” ujarnya.

“Ini adalah tanggung jawab kita untuk mendorong nakes mendapatkan insentifnya. Kemarin saya ke Depok rakor di Pemda Depok itu 100 persen, Walkotnya menyampaikan 100 persen dan kita cek datanya betul dan 100 persen sudah diserahkan kepada nakesnya. Kemudian juga di Provinsi Gorontalo juga sudah,” lanjutnya.