JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap siapa kelompok tidak murni yang ikut memprovokasi demo "Jokowi End Game" , seperti diungkap tempo hari.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, kelompok tidak murni adalah kelompok yang selalu menyalahkan keputusan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD dalam program Sapa Pagi Kompas TV, Senin (26/7/2021).
“Kelompok tidak murni adalah kelompok yang selalu menyalahkan keputusan pemerintah ketika mengambil keputusan,” kata Mahfud MD.
“Dalam mengambil keputusan PPKM disalahkan, ketika melonggarkan disalahkan, dan orang-orang itu bisa dihitung dari a ke b ke c saling lempar gitu,” tambahnya.
Namun, sambung Mahfud MD, pemerintah tidak merasa terganggu dengan kelompok tidak murni. Menurut Mahfud, pemerintah mencermati lebih banyak kelompok murni ketimbang kelompok yang tidak murni.
Baca Juga: Berlaku Hari Ini, Berikut Perubahan Jadwal dan Sarat Naik KRL Menyusul Perpanjangan PPKM Level 4
“Tapi itu ndak apa-apa, lebih banyak yang murni, misalnya kelompok pengibar bendera putih itu demo bagus, karena dia menyatakan kami sudah menyerah tolong dibantu kan begitu. Mereka tidak menyerang keputusan pemerintah,” ujarnya.
Kemudian pemerintah, sambung Mahfud, memberi penjelasan soal masalah yang dihadapi dan memberikan santunan.
“Pemerintah menjelaskan Ini masalahnya, lalu mari kita bantu, misalnya kemarin itu untuk beberapa pengibar bendera putih di datangi, disantuni, dijelaskan masalahnya,” katanya.
Sementara, lanjut Mahfud, untuk kelompok tidak murni yang selalu mengolok-olok pemerintah mengganggap sebagai hiburan. Pemerintah, sambung Mahfud, sudah mengetahui siapa-siapa orangnya dan pengikutnya.
“Kita nggak akan melakukan langkah hukum, karena kita tahu mereka itu hanya bercanda kepada dirinya sendiri, rakyat dan sekarang sudah banyak yang sadar,” ujarnya.
“Coba lihat, betapa mereka mau antre rumah sakit, antre minta vaksin, dulu mau di antigen aja lari-lari, sekarang pada rebutan antre, kan sudah tahu ini pilihan pemerintah sudah benar,” tambahnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Waspada, Kemungkinan Dunia Akan Menghadapi Varian yang Lebih Menular
Atas dasar itu juga, Mahfud mengatakan pemerintah tidak melakukan pengerahan personel terkait unjuk rasa yang berlangsung 24 Juli 2021. Sebab, kata Mahfud, pemerintah tahu tidak ada komando yang jelas dalam rencana unjuk rasa itu.
“Karena itu tidak ada komando, siapa yang megang komando. Itu kan gampang siapa yang menyebarkan itu, alat itu kan di Polri ada, di BIN ada, di TNI ada, itu semuanya sudah ada sekarang,” ujarnya.
“Siapa yang penyebab pertamanya dicari dari situ. Siapa hubungannya, nggak ada, nggak ada korlapnya, nggak ada uangnya juga gitu, anak iseng ada 7 orang kita tanya lalu mereka mengatakan kami hanya iseng, minta maaf,” tutup Mahfud MD.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.