Pemerintah Diminta Dengar Masukan Setiap Ahli dalam Memutuskan Kelanjutan PPKM Darurat

JAKARTA, KOMPAS TV - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali akan berakhir pada hari ini. Direncanakan PPKM Darurat itu namanya akan diubah menjadi PPKM berlevel. 

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mendengarkan saran dan masukan dari berbagai pihak seperti: ahli epidemolog, kalangan pengusaha, pekerja, masyarakat terdampak, dan juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya. 

"Masukan tersebut tentu sangat perlu untuk melengkapi hasil evaluasi PPKM darurat yang telah dilaksanakan. Kombinasi antara masukan dari berbagai pihak dan hasil evaluasi itulah semestinya yang dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan berikutnya," ujarnya kepada Kompas TV, Minggu (25/7/2021). 

Baca Juga: Hari Terakhir PPKM, Guru Besar FKUI: Antisipasi Kenaikan Kematian Lagi kalau PPKM Dilonggarkan

Menurut dia, tidak mudah bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan lanjutan. Pasalnya, masukan-masukan yang disampaikan juga cukup beragam. Misalnya, ada yang menilai bahwa PPKM darurat berhasil, namun ada juga yang menilai tidak berhasil. 

"Dari semua itu, ujungnya nanti dikembalikan kepada pemerintah. Sebab, pemerintahlah yang memiliki data status penanganan covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga yang mengetahui dampak dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat," kata Saleh. 

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengimbau apabila nanti PPKM Darurat diperpanjang, maka harus memastikan bahwa pengaman sosial dalam bentuk bantuan sosial dan subsidi harus diberikan ke masyarakat dan tepat sasaran.

"Subsidi dan bantuan sosial itu kan tidak di seluruh Indonesia. Hanya di daerah yang diberlakukan PPKM darurat atau PPKM level 4. Perhitungan terhadap hal ini juga harus dilakukan secara cermat. Harus dipastikan tidak ada masyarakat yang dilupakan," katanya. 

Baca Juga: Hari Terakhir PPKM Level 4, Ini Pantauan Penyekatan di Kawasan Lenteng Agung, Jakarta

Selain itu, dirinya meminta agar di dalam pengumuman perpanjangan atau pelonggaran kebijakan PPKM, pemerintah memberikan alasan secara terbuka. 

"Tidak perlu ada yang ditutupi. Pemerintah harus menunjukkan bahwa semua potensi yang dimiliki sudah dikerahkan secara maksimal. Harus dijelaskan juga bahwa masukan dari masyarakat selalu didengar," kata dia.