Ketua DPR Soroti soal Bansos Mandeg di Pemda: Bagaimana Mau Bangun Kepercayaan Rakyat?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPR Puan Maharani memberikan sorotan tajam terhadap pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa bantuan sosial (Bansos) untuk desa banyak tertahan di pemerintah daerah (Pemda).

Puan menuturkan adanya dana Bansos yang mandeg di Pemda ini justru akan menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terlebih di keadaan yang sulit seperti ini. 

“Bagaimana mau membangun kepercayaan rakyat bila pelaksanaan di lapangan seperti itu?” kata Puan seperti yang dikutip dari laman DPR RI, Jumat (23/7/2021). 

Sebagai informasi, pada Rabu (21/7/2021) Sri Mulyani menuturkan bahwa bantuan yang seharusnya bisa sampai ke 8 juta keluarga di desa selama 12 bulan baru tersalur untuk 5,2 juta keluarga.

Dari total pagu Rp11,51 triliun, Menkeu menyebutkan realisasi bantuan untuk warga desa ini baru tersalur Rp983 miliar.

Sri Mulyani menambahkan dari seluruh provinsi dan kabupaten kota,  baru 21 pemerintah daerah yang tercatat telah menyalurkan bantuan buat desa dengan realisasi lebih dari 50 persen alokasi hingga Juli 2021.

Baca Juga: Ketua DPR ke Kepala Daerah: Penanganan Covid-19 Harus Dilakukan Transparan dan Terang Benderang

Menanggapi hal tersebut, Puan kemudian mendesak pemerintah untuk dapat memastikan bantuan-bantuan untuk rakyat yang terhimpit pandemi Covid-19 dapat disampaukan tepat sasaran dan tepat momentum.

“Percuma ada beragam kebijakan bahkan pembatasan mobilitas rakyat, kalau program-program di lapangan dijalankan ala kadarnya saja, apalagi yang terkait dengan perut rakyat,” tegas Puan.

Dalam kesempatan itu, dia mengatakan bahwa penanganan masalah kesehatan terkait Covid-19 merupakan penentu untuk semua kalangan bisa bergerak kembali, termasuk di ranah ekonomi.

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan pembatasan mobilitas juga merupakan salah satu langkah penting sembari menanti vaksinasi menjangkau paling tidak 70 persen populasi.

Meski demikian, dia menuturkan pada saat yang sama, rakyat yang sebagian besar tidak punya kelonggaran finansial untuk kehidupan sehari-hari juga tetap harus dijamin kehidupannya. 

“Kita semua berkejaran dengan waktu untuk segera mengatasi wabah ini, agar kita semua dapat kembali beraktivitas dan produktif,” ucap Puan. 

Baca Juga: Ketua DPR: Pengawasan PPKM Darurat Harus Semakin Ketat