Soal PPKM Berlevel, Anggota Komisi IX DPR: Gonta-Ganti Istilah, Tapi Jumlah Testing Malah Turun

JAKARTA, KOMPAS TV - Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli guna menekan lonjakan kasus Covid-19. 

Kemudian, dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Tito Karnavian Nomor 22 Tahun 2021 PPKM Darurat Jawa-Bali kini disebut sebagai PPKM Level 4.

Kemudian Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021 mengatur perpanjangan PPKM Mikro untuk wilayah di 27 provinsi lainnya. 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar mengevaluasi PPKM secara menyeluruh, jangan hanya gonta ganti istilah.

Salah satu yang disoroti adalah jumlah testing setiap harinya malah mengalami penurunan. 

“Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah. Jumlah testing kita turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir. Angka positivity rate kita juga meningkat  hingga 30 persen dalam sepekan terakhir," kata Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Baca Juga: Kasus Covid-19 Melonjak, RSUD Dr. Soetomo Surabaya Kelebihan Kapasitas Lebih dari 2 Kali Lipat

Politikus PKS ini menilai informasi jumlah kasus Covid-19 yang menunjukkan tren penurunan, namun ternyata jumlah testing malah juga malah diturunkan. 

"Pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM. Misalnya, berapa rerata tingkat BOR yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana   dengan ketersediaan obat, SDM nakes, oksigen, APD dan alkes lainnya," ujarnya.

Menurut dia, data kuantitatif itu penting diperhatikan karena lonjakan kasus dan penyebaran pandemi ini harus diukur secara transparan. 

"Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan," kata dia. 

Baca Juga: Polisi Selidiki Kartel Kremasi Jenazah Covid-19 yang Mematok Harga Hingga Rp 80 Juta

Selain itu, indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM  juga  dapat dilihat dari angka realisasi vaksinasi harian.  

"Pemerintah harus menjelaskan bagaimana strategi mencapai target vaksinasi yang kini ditingkatkan menjadi 5 juta dosis per hari.  Apakah target sebelumnya yang 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Jangan membius rakyat dengan kebahagiaan semu, sementara strategi akselerasi belum jelas,” katanya.