Pemerintah Disarankan Gandeng Tokoh Masyarakat Salurkan Bansos agar Lebih Cepat dan Efektif

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah disarankan untuk menggandeng tokoh masyarakat untuk membuat penyaluran bantuan sosial (bansos), baik tunai maupun nontunai, lebih cepat dan efektif. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad.

Menurutnya, ketua RT, TW, dan tokoh masyarakat setempat bisa membantu pemerintah memperbaharui dan memverifikasi data penerima bansos. Hasil verifikasi tersebut kemudian harus diserahkan kepada masing-masing pemerintah desa atau kelurahan yang selanjutnya akan melakukan pelaporan.

"Hasil verifikasi data dan sebagainya kan ada nomor rekening, paling nggak ada nomor akun mereka. Itu (bansos tunai) disalurkan ke nomor rekening, langsung cepat kasih ke bank dan masuk ke rekening masing-masing penerima," kata Tauhid di Jakarta, Senin (19/7/2021).

Lebih lanjut, Tauhid menuturkan bahwa pemerintah perlu melakukan pembaharuan dan verifikasi data untuk mengantisipasi perubahan data penerima. Melihat, ada kemungkinan di tengah PPKM Darurat yang mulai 3 Juli 2021 lalu, banyak orang yang penghasilannya menurun drastis atau bahkan tidak bisa berpenghasilan.

Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Menko PMK: Tapi Pemerintah Tak Mungkin Tanggung Bansos Sendiri

"Orang yang kemarin sudah mengalami perbaikan pendapatan, sekarang terdampak, sehingga harus dilakukan asesmen cepat, pendataan cepat, sehingga menjadi dasar untuk bansos yang lebih tepat sasaran. Karena dengan data kemarin, masih ada kelompok menengah ke atas yang mendapat bansos," kata Tauhid.

Selain itu, data pada tingkatan desa atau kelurahan pun harus terintegrasi dengan data nasional melalui nomor penduduk. Dengan demikian, masyarakat yang memenuhi syarat menjadi penerima bansos baru bisa segera dibuatkan nomor rekening untuk menerima bansos.

Sedangkan untuk bantuan nontunai, pemerintah bisa menyerahkan bantuan ke desa atau kelurahan masing-masing, yang akan menyalurkan kembali ke RW dan RT setempat. Kemudian mereka harus bisa memastikan jumlah yang diterima telah sesuai ketentuan pemerintah pusat.

"Seperti beras yang 10 kilogram, paling nggak beras medium, jangan sampai turun kualitasnya. Dan nilainya benar-benar sesuai dengan anggaran pemerintah, supaya kita nggak mengulangi kesalahan tahun lalu," kata Tauhid.

Baca Juga: Hari Ini, Bansos Tunai Rp 600.000 untuk Warga Jakarta Cair Melalui Rekening Masing-masing