Dilema Berat Pemerintah Soal Perpanjangan PPKM Darurat

KOMPAS.TV - Wacana perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM Darurat seakan menjadi dilema berat pemerintah di tengah tingginya angka kasus covid-19 yang belum juga turun.

Hampir seribu nyawa melayang setiap hari akibat corona. Namun perekonomian masyarakat akan semakin terpukul jika formulasi penanganan pandemi pemerintah belum tepat.

Muhammad Rifandi tak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan untuk mencari uang demi membiayai keluarga dan pengobatan ibunya yang sedang sakit.

Frustrasi dengan keadaan, Rifandi pun menyuarakan aksi protesnya di Jalan Raya Sukabumi, Bogor dan menjadi viral di media sosial. 

Sudah tiga kali, pedagang es jeli yang berjualan di dekat rumahnya di Desa Mekarsari, Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini diminta menutup usahanya oleh petugas, karena dinilai menyalahi aturan PPKM Darurat.

Ia bahkan diancam dikenai denda. Rifandi kecewa. Tak ada sepeser pun kompensasi dari pemerintah. Sementara ia harus menghidupi keluarganya.

Tak hanya bagi pedagang kecil seperti Rifandi. Kebijakan PPKM Darurat sejak awal Juli lalu tak pandang bulu memukul perekonomian masyarakat.

Pengusaha-pengusaha di pusat perbelanjaan juga menjerit, karena beban operasional yang tinggi tanpa pemasukan. Pasalnya, pengusaha juga diminta pemerintah untuk tidak PHK pegawai.

Pemerintah pun, kini seakan berada dalam dilema berat, untuk memperpanjang PPKM Darurat. 

Krisis kesehatan masyarakat jadi pertaruhan di tengah kesulitan ekonomi yang semakin mengimpit di tengah pembatasan.

Di penghujung masa PPKM Darurat tahap pertama, kasus covid-19 di Tanah Air masih terus meningkat.

Kasus aktif pada 16 Juli lalu mencapai lebih dari 504 ribu. Sementara pada 17 Juli, angkanya naik menjadi 527 ribu dan pada 18 Juli kemarin mencapai lebih dari 542 ribu kasus.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus ketua pelaksana PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan pun meminta maaf, jika pelaksanaan PPKM Darurat belum maksimal.