Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Lebih Perhatikan Nasib Tenaga Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memperhatikan nasib tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19. Pasalnya, dirinya mendapatkan informasi kalau banyak tenaga kesehatan yang mengundurkan diri karena insentif tak kunjung cair. 

"Mereka bekerja keras. Bahkan, beberapa relawan tenaga kesehatan mendapatkan gaji yang sangat kecil. Harusnya, insentif yang dijanjikan Pemerintah segera disalurkan secara cepat dan merata," kata politikus dari Fraksi Partai Demokrat itu seperti dikutip dari situs mpr.go.id, Minggu (18/7/2021). 

Baca Juga: Kasus Aktif Covid-19 Masih Tinggi, Beban Tenaga Kesehatan Semakin Berat

Ia mendesak pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para tenaga kesehatan, sehingga mereka bisa terus semangat dalam menangani pasien positif Covid-19. 

"Para tenaga medis kesehatan bahkan bekerja  mempertaruhkan jiwa mereka untuk menangani Covid-19. Pemerintah harus memberikan perhatian penuh," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah yang sebelumnya telah menjanjikan insentif tenaga kesehatan dari Rp5 juta hingga Rp15 juta per-bulan semestinya segera merealisasikan janji tersebut. Sementara itu, insentif November yang lalu baru cair bulan ini di beberapa wilayah. 

"Sementara Pemerintah dalam laporan APBN 2020 anggaran kesehatan sudah tersedia dari hasil hutang SBN (surat berharga negara). Di mana kesalahan birokrasinya? Seharusnya penyaluran anggaran kebutuhan tenaga kesehatan mendapat prioritas utama," kata dia. 

Menurut dia, jika banyak nakes yang mengundurkan diri maka penanganan pasien Covid-19 dapat dipastikan semakin sulit dan 100.000 per hari korban tertular akan menjadi kenyataan. Kini dalam sehari sudah sekitar 50 ribu orang tertular dan ini tentu membutuhkan tenaga kesehatan. 

Baca Juga: Sri Mulyani Suntik Dana Rp 1,08 T untuk Insentif Tenaga Kesehatan yang Baru akan Direkrut

"Korban Covid 19 tertular tertinggi dunia per hari tersebut menjadi berita di beberapa media asing setiap hari dan ini juga menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam menangani Covid-19," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melayangkan teguran tertulis kepada 19 provinsi di Tanah Air terkait realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 yang rendah meskipun dananya ada.

“Ada beberapa daerah yang belanja untuk penanganan COVID dan realisasi untuk insentif tenaga kesehatan masih belum banyak berubah," kata Tito

Menurut Tito, ini merupakan langkah yang cukup keras karena jarang hal ini dikeluarkan.

"Memang realisasinya belum. Uangnya ada, tapi belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan COVID kemudian untuk insentif tenaga kesehatan dan lain-lain," ujar Tito. 

Baca Juga: Tenaga Kesehatan Mulai Disuntik Vaksin Moderna