Fraksi Gerindra Minta Pemerintah Gelontorkan Bansos agar Dapur Tetap "Ngebul"

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani menanggapi rencana pemerintah terkait ingin memperpanjang kebijakan PPKM Darurat atau tidak. Namun, dirinya mengimbau sebelum memutuskan perpanjangan, sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu bantuan sosial (Bansos) untuk digelontorkan ke masyarakat. 

"Maka upaya untuk memberi bantuan kepada mereka yang terdampak sungguh menjadi penting, supaya ketaatan mereka kepada PPKM Darurat ini tidak terganggu oleh ketidaktersediaan bahan pangan di keluarganya, sehingga dapur tetap ngebul,” kata Muzani dalam keterangan tertulis, Minggu (18/7/2021).

Baca Juga: Jokowi: Percepat Penyaluran Bansos dan Obat Gratis

Ia menyatakan, pihaknya akan mendukung upaya pemerintah bila nantinya akan memperpanjang kebijakan PPKM Darurat, karena mengingat kini kasus Covid-19 belum mengalami penurunan. 

"Langkah yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan PPKM Darurat, termasuk jika nantinya betul dilakukan perpanjangan, saya kira itu hal baik untuk memutus mata rantai covid-19," ujarnya. 

Menurut dia, yang paling terdampak akibat kebijakan ini rata-rata adalah pedagang kaki lima, penjual di pasar tradisional, kedai-kedai kopi, buruh lepas, dan lainnya yang bergerak di sektor informal.

“Bantuan yang akan diberikan untuk mereka akan memberi arti besar bagi ketaatan mereka dalam mentaati PPKM darurat,” kata Muzani.

Ia menyebut, bila pemerintah mengabaikan pemberian bansos kepada warga yang memang mengandalkan penghasilan harian, maka kebijakan tersebut tak akan efektif dalam menekan mobilitas masyarakat. 

“Bagi orang-orang yang bergantung dari penghasilan harian, kalau persoalannya pada pemenuhan kebutuhan keluarga, maka akan menjadi dilema. Maka sekali lagi, bantuan yang didistribusikan untuk mereka menjadi hal yang perlu,” katanya.

Baca Juga: Percepat Penyaluran Bansos Corona di Tengah PPKM Darurat

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, saat ini pemerintah masih mengevaluasi kebijakan PPKM darurat.

Evaluasi tersebut akan menentukan apakah PPKM darurat diperpanjang atau tidak.

Menurut Luhut, ada dua indikator yang menjadi poin evaluasi pemerintah, salah satunya adalah data persebaran covid-19.

Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Menko PMK: Tapi Pemerintah Tak Mungkin Tanggung Bansos Sendiri

"Ada dua indikator yang digunakan untuk mengevaluasi periode transisi di mana beberapa relaksasi bisa dilakukan jika penambahan kasus konfirmasi dan bed occupancy rate trennya semakin baik," kata Luhut saat konferensi pers virtual melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).