Presiden Jokowi Larang Menteri ke Luar Negeri Selama PPKM Darurat, Kecuali Menlu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menegaskan dalam PPKM Darurat sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada.

Demikian Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengutip pernyataan Presiden Jokowi, Jumat (16/7/2021).

“Untuk itu, seluruh menteri, kepala lembaga dilarang untuk bepergian ke luar negeri, yang boleh berpergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya,” tegas Pramono.

“Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” lanjut Pramono.

Menyampaikan pesan Presiden Jokowi, Pramono pun mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19.

Baca Juga: Resmi! Presiden Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar

Dalam perkiraannya, Pramono mengatakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” tutup Pramono Anung.

Dalam pernyataannya, Pramono Anung juga menuturkan soal keputusan Presiden Joko Widodo yang membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang akan disalurkan melalui Kimia Farma.

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” tegas Pramono Anung.

Dengan pembatalan tersebut, Pramono Anung memastikan seluruh vaksinasi akan tetap dilakukan menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

Baca Juga: Menkes Sebut 2.000 Tempat Tidur Dipersiapkan untuk Tangani Pasien Covid-19

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” ujarnya.

Pramono kemudian menambahkan untuk vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan. Di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” katanya.